Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Indonesia memiliki potensi lahan tambak nila salin di kawasan pantai utara (pantura) Pulau Jawa sebesar 78.000 hektar.

Ia menyebutkan, lahan bekas tambak udang yang tidak berfungsi atau idle itu diprediksi mampu memproduksi 4 juta ton ikan nila salin dalam setiap siklus panen yang memakan waktu hingga 8 bulan.

"Kita punya potensi (lahan tambak) 78.000 hektar di wilayah pantura ini. Tadi sudah saya laporkan untuk apabila ini bisa dikerjakan, maka mampu memproduksi tidak kurang dari 4 juta ton setiap siklus atau setiap tahun," kata Trenggono seusai peresmian modeling tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB), Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Trenggono menyampaikan, pihaknya akan mengajak industri untuk bekerja sama untuk memanfaatkan hasil panen ikan nila salin.

Sebab, saat ini kebanyakan tambak ikan nila salin baru dikelola skala kecil dengan hasil panen sekitar 1,3 juta ton, 90 persen dari hasil panen itu dialokasikan untuk kepentingan lokal.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Padahal, nilai pasar ikan nila salin secara global sangat menjanjikan. Pada tahun 2024, nilai pasar komoditas ini diproyeksi mencapai 14,46 miliar dollar AS dan mencapai 23,02 miliar dollar AS pada tahun 2034.

Negara tujuan ekspornya pun beragam di tahun 2023, meliputi Amerika Serikat sebesar 849 juta dollar AS, Meksiko 152 juta dollar AS, Uni Eropa 130 juta dollar AS, Timur Tengah 128 juta dollar AS, hingga Pantai Gading senilai 73 juta dollar AS.

"(Hasil panen 1,3 juta ton) Itu belum skala seperti (tambak nilai salin di BLUPPB Karawang) ini, ini mirip-mirip industri. Nanti kita akan gerak ke sana dengan mengundang para off taker itu dan dengan demikian ini akan men-generate atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan," ucap Trenggono.

Ia menjelaskan, lahan tambak udang windu seluas 78.000 hektar di pantura itu awalnya direvitalisasi menjadi lahan tambak udang vaname, tetapi lingkungannya sudah tidak memungkinkan.

Baca juga: Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Kemudian, tim dari Direktorat Jenderal Budi Daya KKP meneliti untuk mengalihfungsikan lahan menjadi tambak ikan nila salin karena ikan nila salin lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit.

Di sisi lain, pemerintah memiliki target untuk punya satu komoditas unggulan yang bisa dikembangkan pada tambak-tambak idle tersebut.

"Kita targetkan supaya punya satu komoditas, satu yang jumlahnya signifikan dan valuable, yang paling penting nilainya cukup. Jadi jangan industrinya kecil-kecil, begitu ada permintaan tinggi, enggak (sesuai) standar, itu yang terjadi di kita, kita minta ubah mindset-nya," kata Trenggono.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan, alih fungsi tambak udang 78.000 hektar di pantura menjadi tambak budi daya lain yang bernilai ekonomi, termasuk tambak nila salin, memakan biaya hingga Rp 13 triliun.

Menurut Jokowi, nilai tersebut bukan angka yang besar karena akan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Saya bilang kalau Rp 13 triliun dari Banten sampai ke Jawa Timur, dari Serang sampai ke Banyuwangi semuanya bisa dikerjakan, saya kira akan mengangkut tenaga kerja yang sangat gede sekali, membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali," kata dia.

Baca juga: Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Namun ia mengingatkan, pengembangan tambak memerlukan percontohan kecil terlebih dahulu, seperti modeling kawasan tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang.

Jika menjanjikan, ia akan menganggarkan program budi daya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menganggarkan program budi daya ikan nila salin.

"Kita lihat ini dulu dan kalau memang sangat feasible ini akan saya siapkan di APBN 2025, 2026, dan saya akan bisikin kepada pemerintahan baru, oleh presiden terpilih, agar mimpi besar ini betul-betul bisa direalisasikan," ujar Jokowi.