Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Kompas.com - 03/05/2024, 06:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga kini belum memutuskan bakal berkoalisi atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, PDI-P belum bersikap karena ada Presiden Joko Widodo yang menjadi tembok tebal penghalang PDI-P berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Pandangan Adi Prayitno ini pun disikapi oleh dua partai politik berkaitan, yaitu Partai Gerindra yang merupakan partai besutan Prabowo, lalu PDI-P yang mau tidak mau masih disangkutpautkan dengan Jokowi.

Gerindra bantah

Menanggapi anggapan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah Presiden Jokowi menjadi tembok tebal yang menghalangi koalisi PDI-P dan Prabowo-Gibran.

"Itu tidak benar. Sekali lagi, tidak benar bahwa anggapan Pak Jokowi itu sebagai tembok tebal ataupun halangan, sama sekali tidak," ujar Sara saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Sara mengatakan bahwa komunikasi antara pihaknya dan PDI-P sejauh ini berjalan dengan baik.

Menurut dia, Prabowo malah berharap komunikasi dengan PDI-P bisa terus berjalan.

"Komunikasi berjalan dengan baik. Dan tentunya Pak Prabowo berharap komunikasi itu bisa berjalan terus ke depan," kata Sara.

PDI-P tidak tegas

Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Hasto Kristiyanto dalam keterangannya menjelaskan peluang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tergantung pada pengurus PDI Perjuangan di akar rumput. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/rwa.ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Hasto Kristiyanto dalam keterangannya menjelaskan peluang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tergantung pada pengurus PDI Perjuangan di akar rumput. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/rwa.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak tegas menjawab bahwa Jokowi dinilai menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo.

Hasto justru menyinggung soal urusan sikap politik PDI-P ke depan merupakan ranah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Masalah sikap politik ke depan apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, merupakan ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat Kongres," kata Hasto kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Diketahui, PDI-P direncanakan menyampaikan sikap politiknya terhadap pemerintahan ke depan, pada saat Rapat Kerja Nasional 24-26 Mei mendatang.

Baca juga: Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Pada momentum itu, Megawati akan menyampaikan sikap politik partainya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com