JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga kini belum memutuskan bakal berkoalisi atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, PDI-P belum bersikap karena ada Presiden Joko Widodo yang menjadi tembok tebal penghalang PDI-P berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).
Pandangan Adi Prayitno ini pun disikapi oleh dua partai politik berkaitan, yaitu Partai Gerindra yang merupakan partai besutan Prabowo, lalu PDI-P yang mau tidak mau masih disangkutpautkan dengan Jokowi.
Menanggapi anggapan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah Presiden Jokowi menjadi tembok tebal yang menghalangi koalisi PDI-P dan Prabowo-Gibran.
"Itu tidak benar. Sekali lagi, tidak benar bahwa anggapan Pak Jokowi itu sebagai tembok tebal ataupun halangan, sama sekali tidak," ujar Sara saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.
Baca juga: Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah
Sara mengatakan bahwa komunikasi antara pihaknya dan PDI-P sejauh ini berjalan dengan baik.
Menurut dia, Prabowo malah berharap komunikasi dengan PDI-P bisa terus berjalan.
"Komunikasi berjalan dengan baik. Dan tentunya Pak Prabowo berharap komunikasi itu bisa berjalan terus ke depan," kata Sara.
Hasto justru menyinggung soal urusan sikap politik PDI-P ke depan merupakan ranah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Masalah sikap politik ke depan apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, merupakan ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat Kongres," kata Hasto kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024).
Diketahui, PDI-P direncanakan menyampaikan sikap politiknya terhadap pemerintahan ke depan, pada saat Rapat Kerja Nasional 24-26 Mei mendatang.
Pada momentum itu, Megawati akan menyampaikan sikap politik partainya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.