Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Kompas.com - 01/05/2024, 22:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tembok tebal yang menghalangi koalisi PDI-P dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu tidak benar. Sekali lagi, tidak benar bahwa anggapan Pak Jokowi itu sebagai tembok tebal ataupun halangan, sama sekali tidak," ujar Sara saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Sara menyampaikan, komunikasi antara pihaknya dan PDI-P sejauh ini berjalan dengan baik.

Baca juga: Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo

Menurut dia, Prabowo malah berharap komunikasi dengan PDI-P bisa terus berjalan.

"Komunikasi berjalan dengan baik. Dan tentunya Pak Prabowo berharap komunikasi itu bisa berjalan terus ke depan," kata Sara.

Sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurut dia, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

 

Adi menyampaikan, hubungan antar-elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.

Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Baca juga: Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Tapi kalau Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, tidak ada gejolak, tidak ada konflik, saya kira sulit bagi PDI-P untuk bergabung," kata Adi.

"Selama Jokowi mesra dengan Prabowo, sepanjang itu juga sulit saya bayangkan PDI-P akan bergabung. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo wassalam, tak lagi mesra, bukan tidak mungkin PDI-P akan segera memutuskan langkah politiknya berupa seratus haluan dan dukung Prabowo," ujar Adi.

Baca juga: Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Selain faktor Jokowi, Adi juga menilai PDI-P sulit berkoalisi dengan Prabowo dalam waktu dekat karena menjaga suasana hati basis pemilih yang setia dengan mereka di Pilpres dan Pileg 2024.

"Saya kira kecenderungan (pemilih PDI-P) secara umum memang agak menolak dan bahkan keras ya bergabung dengan Prabowo," ujar Adi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com