Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Kompas.com - 03/05/2024, 05:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak.

Hal itu ia sampaikan merespons penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno bahwa Jokowi adalah tembok tebal bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024) malam.

Baca juga: Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Hendrawan mengatakan itu merujuk pada apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap PDI-P pada Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi berseberangan dengan sikap politik PDI-P untuk Pilpres 2024. Adapun PDI-P mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.

Hendrawan menerangkan, PDI-P memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkan keputusan partai.

"Kader yang demikian cenderung akan dikucilkan," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Selain itu, dia menilai bisa saja apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.


Dalam hal ini, menurutnya, Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati.

"Mahkamah Kehormatan Partai akan memberi masukan (catatan tentang Jokowi) dalam suatu rapat DPP. Tapi saya lihat Pak Jokowi merasa happy dan digdaya dengan apa yang dilakukannya," terang Hendrawan.

Lebih jauh, ia juga menilai apa yang disampaikan Adi Prayitno merupakan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi.

Meski begitu, sekali lagi dia menyampaikan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.

Baca juga: Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

"Yang disampaikan Mas Adi adalah penilaian umum. Namun dalam politik ada bagian dinamika dan momentum politik yang eksklusif ranah para ketua umum, yang menyisakan ruang kejutan dan ketakterdugaan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com