Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Kompas.com - 19/04/2024, 09:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra berharap amicus curiae Megawati Soekarnoputri yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dianggap sebagai tekanan politik.

Megawati diketahui mengirimkan amicus curiae untuk perkara gugatan hasil pemilihan presiden (Pilpres) yang menyatakan Prabowo-Gibran menang.

“Mudah-mudahan itu (amicus curiae Megawati) tidak dianggap sebagai pressure politik,” kata Yusril dalam wawancara di program GASPOL! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (18/4/2024) malam.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK


Yusril menyebut, amicus curiae biasanya dikirim oleh pihak yang berada di luar perkara.

Namun, Megawati, meskipun bukan pihak yang berperkara, ia masih terkait dengan pemohon, yakni kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Meskipun amicus curiae itu diklaim ditulis oleh pribadi Megawati, namun ia merupakan Ketua Umum PDI-P, partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Posisi Megawati dianggap berbeda dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang juga mengirim amicus curiae.

“Nah itu juga enggak boleh juga kalau sudah begitu (jadi tekanan politik). Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan Ibu Mega sedikit banyak terkait dengan perkara ini,” ujar Yusril.

Baca juga: Menerka Nasib Amicus Curiae di Tangan Hakim MK

Guru Besar Hukum Tata Negara itu juga menyoroti bentuk amicus curiae Megawati yang ditulis dengan tinta berwarna merah.

Warna tersebut bisa menimbulkan banyak persepsi baik negatif seperti marah atau positif seperti berani.

“Itu tergantung perspektif orang, bisa kamu bilang orang ini marah, orang ini ngaco, atau orang ini berani atau apa,” tutur Yusril.

Sebelumnya, dokumen amicus curiae Megawati diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Materi amicus curiae itu tidak berbeda dengan opini Megawati yang terbit di Harian Kompas beberapa hari sebelumnya.

Baca juga: Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Namun, Megawati menorehkan tambahan tulisan tangan yang mengingatkan MK mengambil keputusan yang bisa menjaga demokrasi di Indonesia.

"Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan palu emas," tulis Megawati sebagaimana dibacakan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com