Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Kompas.com - 19/04/2024, 09:12 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyebut amicus curiae Megawati Soekarnoputri seharusnya tidak akan mempengaruhi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun Megawati sebelumnya mengirimkan amicus curiae dalam bentuk tulisan tangan dengan tinta berwarna merah untuk sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden.

“Kalau dari segi keputusan mestinya tidak, jadi saya katakan mestinya tidak. Siapa tahu nanti hakim pertimbangkan,” kata Yusril dalam wawancara eksklusif di program GASPOL! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (18/4/2024) malam.

Baca juga: Menerka Nasib Amicus Curiae di Tangan Hakim MK

Menurut Yusril, secara teori hukum amicus curiae Megawati tidak mungkin menjadi pertimbangan putusan.

Amicus curiae hanya berfungsi menambah perspektif bagi hakim.

Jika amicus curiae Megawati menjadi salah satu variabel pertimbangan putusan, seharusnya hal itu disampaikan dalam proses pembuktian.

Ketika materi tersebut diajukan oleh pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD misalnya, maka pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pihak terkait, yakni Prabowo-Gibran harus mendapatkan kesempatan untuk menanggapi.

Namun, amicus curiae bukan materi yang disampaikan dalam proses pembuktian di depan hakim.

“Jadi tidak wajar kalau tiba-tiba itu muncul dalam pertimbangan putusan pengadilan,” ujar Yusril.

Baca juga: Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 Amicus Curiae

Sebelumnya, dokumen amicus curiae Megawati diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Materi amicus curiae itu tidak berbeda dengan opini Megawati yang terbit di Harian Kompas beberapa hari sebelumnya.

Namun, Megawati menorehkan tambahan tulisan tangan yang mengingatkan MK mengambil keputusan yang bisa menjaga demokrasi di Indonesia.

"Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan palu emas," tulis Megawati sebagaimana dibacakan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com