Istana Klaim Hubungan Jokowi dan PDI-P Baik-baik Saja meski Kerap Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengeklaim, hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan (PDI-P) saat ini masih baik-baik saja.

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan soal semakin seringnya parpol berlambang kepala banteng tersebut mengkritisi Jokowi.

"Baik-baik saja," ujar Pratikno di Gedung Kemensetneg, Rabu (3/4/2024).

Saat ditanya lebih lanjut apakah Presiden Jokowi saat ini masih kader dari PDI-P, Pratikno juga menyebut kalimat baik-baik saja.

Baca juga: Respons PDI-P, KPU Sebut Laporan ke PTUN Tak Bisa Dahului Proses di Bawaslu

Sementara itu, ketika ditanya perihal komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Pratikno juga menyampaikan baik-baik saja.

"Baik-baik saja. Baik-baik saja," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi semakin kerap dikritik oleh PDI-P.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: KPU Anggap Aduan PDI-P ke PTUN Salah Alamat

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung. "Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

Baca juga: Projo Bantah Pernyataan Hasto soal Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDI-P

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Sebelumnya, Hasto pernah menyebut beragam kemajuan yang terjadi di era Presiden Joko Widodo ditopang oleh utang yang jumlahnya sangat besar.

Baca juga: Gugat KPU ke PTUN, PDI-P Dinilai Terus Cari Celah Gugurkan Keabsahan Gibran di Pilpres

Hasto mengakui bahwa pihaknya mula-mula memuji kepemimpinan Jokowi, tapi belakangan menyadari bahwa kemajuan itu menyebabkan utang yang sangat besar.