Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Bantah Pernyataan Hasto soal Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDI-P

Kompas.com - 03/04/2024, 14:11 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko membantah tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo hendak merebut kursi Ketua Umum PDI-P.

Menurut Handoko, pernyataan Hasto tersebut hoaks. Sebagai Presiden yang telah menjabat selama dua periode, Jokowi dinilai tak mungkin ingin merebut kursi pimpinan partai.

“Wong Pak Jokowi sudah jadi Presiden RI, kok disebut mau jadi ketum partai. Gimana sih?” kata Handoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Handoko menilai, tudingan Hasto tidak masuk akal. Sebab, sejak dahulu Jokowi sangat menghormati Keta Umum PDI-P Megawati Soekarnoutri.

Penghormatan tersebut, kata dia, terlihat dari tidak adanya konfrontasi terbuka antara Jokowi dan Megawati, meskipun pilihan politik putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, berbeda dengan PDI-P pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Pengamat: Gugatan PDI-P dan Ganjar Bukan soal Kalah-Menang, tapi Kekecewaan ke Jokowi

Ketimbang menyebarkan berita tidak benar, Handoko menyebutkan, lebih baik Hasto bekerja lebih keras lagi untuk membenahi PDI-P. Apalagi, perolehan suara partai banteng menurun pada Pemilu 2024 ini.

“Kerja, kerja, kerja Mas Hasto," tuturnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P dari tangan Megawati Soekarnoputri. Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh hari sebelum Pemilu 2024.

“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerfull," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpowerfull. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P ialah menteri power full.

“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujarnya.

Ditanya perihal ini, Jokowi tertawa. Kepala Negara mengaku heran dengan kabar-kabar yang menyebut dirinya ingin merebut kursi ketua umum sejumlah parpol.

Sebab, sebelumnya, Jokowi juga pernah diisukan hendak mengisi kursi Ketua Umum Partai Golkar.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," kata Jokowi saat ditanya wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Tawa Jokowi Ditanya soal Pernah Ingin Rebut Kursi Ketum PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com