Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024

Kompas.com - 01/04/2024, 16:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan rapat evaluasi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya digelar bersama KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Mendagri hari ini, Senin (1/4/2024), ditunda.

Pasalnya, tidak ada satupun komisioner KPU yang hadir di rapat evaluasi Pemilu 2024 tersebut.

Dia menyebut KPU memang melayangkan surat izin agar rapat hari ini ditunda. Akan tetapi, Doli sempat meminta perwakilan KPU hadir, meski mereka paham KPU sedang berada di MK untuk menghadiri sidang gugatan Pilpres 2024.

Hanya saja, Doli menyayangkan adanya anggota KPU yang tidak hadir rapat di DPR bukan karena menghadiri sidang MK, melainkan umroh.

Baca juga: Saksi Kubu Anies Ungkit Kejanggalan, MK Minta KPU Bawa Bukti Hasil Hitung di TPS

"Kita lihat sampai saat ini teman-teman KPU RI belum hadir. Dan memang mereka layangkan surat minta izin, dan minta ditunda karena memang harus hadiri rapat di MK," ujar Doli di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

"Dan saya menyampaikan kepada sekretariat kita tetap minta agar mereka hadir setidaknya ada yang wakili. Ketua Bawaslu bisa hadir. Apalagi salah satu anggota KPU ada yang enggak hadir di MK, pergi umroh," sambungnya.

Berhubung KPU tidak hadir di rapat ini, Doli memutuskan untuk menunda rapat.

Dia mengibaratkan KPU seperti pemeran utama dalam sebuah film, yang harus tampil dalam film tersebut.

Namun, Doli menyebut mereka harus menunda rapat evaluasi Pemilu 2024 sampai bulan Mei 2024.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Ahli Sebut Perubahan Syarat Capres-Cawapres Ubah Peta Kompetisi Pemilu

Sebab, kata dia, DPR akan memasuki masa reses sebentar lagi.

"Besok tanggal 4 sudah kita masuki penutupan masa sidang. Masuk lagi 13 Mei, 14 Mei. Nah sementara alasan teman-teman KPU tidak hadir itu karena masih ikuti proses sidang di MK. Kalau kita tunda besok atau lusa mungkin bisa jadi KPU-nya datang, Bawaslu-nya enggak bisa datang," tutur Doli.

Doli menyadari situasi penundaan rapat evaluasi ini memang tidak mudah.

Sebab, dia sadar banyak anggota DPR yang ingin mendengar penjelasan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Beberapa anggota DPR bahkan sudah menyiapkan catatan evaluasi bagi Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Meski demikian, pada akhirnya, Doli tetap menskors rapat evaluasi Pemilu 2024 hingga Mei 2024 nanti.

"Makanya tadi kita putuskan kita skors lagi nanti. Karena ini kan tinggal 2 hari lagi masa sidang ini nanti tanggal berikutnya tanggal 13 Mei. Tadi kita jadwalkan kalau tidak ada perubahan 13 Mei itu di kesempatan pertama 13 atau 14 Mei-nya kita akan langsung gelar rapat lagi gitu," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com