PDI-P Baru Sadar Kemajuan Era Jokowi Timbulkan Beban Utang Sangat Besar

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, beragam kemajuan yang terjadi di era Presiden Joko Widodo ditopang oleh utang yang jumlahnya sangat besar.

Hasto mengakui bahwa pihaknya mula-mula memuji kepemimpinan Jokowi, tapi belakangan menyadari bahwa kemajuan itu menyebabkan utang yang sangat besar.

"Kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi, tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Baca juga: Hasto PDI-P Sebut Hak Angket Belum Bergulir karena Tekanan Hukum

Ia mengatakan, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dollar AS, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dollar AS.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujar Hasto.

Ia melanjutkan, di tengah persoalan tersebut, praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat.

Setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan calon wakil presiden, belakangan sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, kini digadang-gadang akan menjadi calon bupati Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Tembus 8.300 Triliun

Untuk diketahui, pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun ini. Tercatat nilai utang pemerintah telah menembus level Rp 8.300 triliun.

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024, posisi utang pemerintah sebesar Rp 8.319,22 triliun sampai dengan Februari lalu. Nilai itu meningkat sekitar Rp 66,13 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 8.253,09 triilun.

Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) RI sebesar 39,06 persen pada akhir Februari lalu. Angka rasio itu meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 38,75 persen.

Kemenkeu menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah ketentuan dan profil jatuh tempo yang terkendali.

"Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali," katanya kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Membedah Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.300 Triliun

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Misal saja Malaysia dengan rasio 66,9 persen, Thailand 61,4 persen, dan Filipina 57,6 persen.

Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20. Deni mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1 persen, India 81,9 persen, China 83 persen, Amerika Serikat 123,3 persen, Inggris 104,1 persen, dan Jepang 255,2 persen.