[POPULER NASIONAL] Anak Para Advokat di Sidang Pilpres MK | Jokowi Pesimistis Pemerintah Menang Banding di WTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang sidang sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang jadi panggung untuk anak para pengacara ternama menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (30/3/2024).

Kemudian, tulisan soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menduga pemerintah Indonesia akan kembali kalah dalam gugatan banding terkait hilirisasi nikel melawan Uni Eropa juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai pakar hukum Yenti Garnasih yang menduga ada pihak yang melindungi para tersangka korupsi timah juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang mempersoalkan campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pemenangan anaknya, Gibran Rakabuming, menjadi ajang unjuk gigi para anak-anak advokat senior di tim pemenangan masing-masing.

Anak-anak advokat itu memperoleh karpet merah untuk bicara di ruang sidang MK, sebuah kesempatan langka dan prestisius karena Mahkamah memberi batasan sempit.

Berapa pun pengacara pemohon atau pihak terkait yang didaftarkan masing-masing kubu, Mahkamah hanya mengizinkan 12 kuasa hukum yang masuk ke ruang sidang, dan cuma 3 orang di antaranya yang boleh berbicara di podium.

Dua hari sidang digelar sejak Rabu (27/3/2024), podium itu jadi milik para advokat senior capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, melalui anaknya masing-masing.

Baca selengkapnya: Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

2. Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia kemungkinan akan kembali kalah dalam gugatan banding terkait hilirisasi nikel melawan Uni Eropa di badan perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).

Meski demikian, menurut Jokowi, strategi pengajuan banding tetap perlu dilakukan untuk mengulur waktu sampai hilirisasi dalam negeri siap dilaksanakan.

"Kalau kita sudah melakukan sesuatu dan ditentang negara lain, nah itu, hilirisasi misalnya. Hilirisasi itu memunculkan nilai tambah berlipat-lipat tetapi ini ditentang, digugat ke WTO dan maaf kita kalah," kata Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

"Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi, tetapi industrinya (industri hilirisasi nikel nantinya) sudah jadi," ujarnya lagi.

Baca selengkapnya: Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

3. Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Ahli hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, meyakini bahwa ada pihak yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah. Apalagi, kasus yang baru-baru ini diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) itu bergulir cukup panjang, terhitung sejak 2015 sampai 2022.

“Penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri, banyak orang. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan?” kata Yenti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (29/3/2024).

“Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi, siapa ini juga belum terungkap,” tuturnya.

Baca juga: Pakar Hukum Duga Ada Orang Kuat Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis