Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya belum mendekati fraksi-fraksi di DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam UU MD3, tertulis bahwa kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilu.

Sementara, suara Golkar di Pemilu 2024 berada di bawah PDI-P, yang artinya PDI-P sebagai pemenang mendapat jatah kursi Ketua DPR.

Baca juga: Wanti-wanti Golkar soal Kursi Ketua DPR, PDI-P: Kami Ada Batas Kesabaran

Adapun Golkar berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan PDI-P mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. PDI-P berpeluang menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Belum ada sama sekali," ujar Airlangga saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).

Airlangga lantas mengingatkan bahwa Golkar sudah terbiasa mendapat kursi Ketua DPR sejauh ini.

Meski demikian, Airlangga menegaskan belum ada upaya untuk merevisi UU MD3 demi posisi Ketua DPR.

"Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Golkar berada di urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Pileg 2024.

Baca juga: Soal Kursi Ketua DPR, Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi?

Posisinya berada di bawah PDI-P sebagai pemenang Pileg.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pernah mengatakan tidak tertutup kemungkinan dinamika politik di parlemen bakal terjadi untuk memperebutkan kursi Ketua DPR RI.

Hanya saja, dia menyebutkan, dinamika itu sangat bergantung dengan pembicaraan antara para ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.