Soal Kursi Ketua DPR, Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan kelak.

Hal itu dikatakan Muzani merespons apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi. Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena telah memenangkan Pileg 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: 3 Partai Koalisi Perubahan Tak Sepakat Revisi UU MD3, Tak Persoalkan Kursi Ketua DPR Diduduki PDI-P

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," katanya.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan, Gerindra tidak keberatan mengenai siapa pun yang mendapat posisi Ketua DPR nantinya.

Bahkan, menurut dia, Gerindra juga tidak keberatan jika PDI-P mendapat jatah Ketua DPR lagi.

Baca juga: Soal Wacana Revisi UU MD3, Nasdem Sebut PDI-P Belum Tentu Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam apabila UU MD3 direvisi demi ambisi memperebutkan kursi Ketua DPR.

Hal ini disampaikan Hasto usai ditanya soal pernyataan Partai Golkar bahwa dinamika politik tetap memungkinkan terjadi demi memperebutkan kursi Ketua DPR.

"Tapi, kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 25 Maret 2024.

Hasto kemudian menyinggung soal norma politik yang ada. Menurut dia, tidak bisa sebuah UU terkait pemilu ataupun hasilnya diubah setelah pemilu berlangsung.

"(Jika diubah) Itu menunjukkan ambisi, nafsu kekuasan," ujar Hasto.

Baca juga: Gerindra: Prabowo yang Akan Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDI-P