Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan bahwa semua keputusan tentang sikap PDI-P terkait pemerintahan selanjutnya, diserahkan kepada ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDI-P untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung.

"Kalau di partai PDI Perjuangan, sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum," katanya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Kendati demikian, dua tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elite partai politik lain yang meragukan PDI-P menjadi oposisi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDI-P bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan.

"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI Perjuangan pasti begini, pasti begitu, ya monggo," ujar Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukan lah seorang pengamat politik.

Dia mempersilakan siapa pun elite partai politik memprediksi partai banteng moncong putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan.

"Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka suka dia lah, kan gitu lho," kata Bambang Pacul.

Baca juga: Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya Monggo...

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.

Hal itu dikatakan Muzani saat ditanya apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi. Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena memenangkan pemiilhan legislatif (Pileg) 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," kata Muzani.

Baca juga: Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P