Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Kompas.com - 28/03/2024, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku, tidak ada instruksi untuk Fraksi PDI-P DPR terhadap rencana menggulirkan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hal itu ia sampaikan usai ditanya apakah ada arahan darinya untuk Fraksi PDI-P DPR terkait hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Puan menyatakan, hak angket pada dasarnya adalah hak konstitusional anggota DPR.

Baca juga: Mengapa Hak Angket dan Gugatan ke MK Perlu Digulirkan?

Bergulirnya hak angket, menurut Puan, memungkinkan jika memang hal itu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

"Kalau kemudian itu memang bisa berguna, baik, ya bisa saja (bergulir)," ujar Puan.

Kendati demikian, Ketua DPR RI itu mengaku bakal melihat terlebih dulu apakah ada dukungan politik di DPR untuk menggulirkan hak angket.

Dalam arti, jelas Puan, dukungan politik yang dimaksud bukan hanya keinginan politik belaka.

"Tapi ada dukungan politik yang nanti akan berguna bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: PDI-P Tunggu Momentum Gulirkan Hak Angket, Salah Satunya Sengketa Pilpres di MK

Sebelumnya diberitakan, politikus PDI-P sekaligus anggota Fraksi PDI-P Adian Napitupulu meyakini Puan Maharani tidak akan menutup mata terhadap hak angket.

Hal ini disampaikan Adian usai ditanya bagaimana sikap Puan Maharani menanggapi wacana hak angket. Pasalnya, seolah menghilang di tengah wacana tersebut.

"Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun. Enggak pernah," kata Adian ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adian berpendapat, tidak munculnya Puan di tengah wacana hak angket bukan berarti menutup mata.

Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Semua Parpol Berkepentingan Dukung Hak Angket, Termasuk Gerindra

Menurut dia, Puan justru tengah mengkaji berbagai pertimbangan sebelum Fraksi PDI-P menggulirkan hak angket pemilihan umum (Pemilu) di DPR.

"Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana pun dia kan mencermati, kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin," ujar Adian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com