Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tunggu Momentum Gulirkan Hak Angket, Salah Satunya Sengketa Pilpres di MK

Kompas.com - 26/03/2024, 20:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa partainya menunggu momentum untuk menggulirkan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Hendrawan, momentum yang dimaksud salah satunya persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun sidang perdana gugatan sengketa Pemilu di MK bakal berlangsung pada Rabu (27/3/2024) besok.

"Menunggu momentum yang pas. Momentum tersebut terkait dengan dinamika politik nasional, persidangan MK," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Politikus senior PDI-P ini mengatakan, selain persidangan sengketa Pilpres di MK, PDI-P juga tengah menunggu konsolidasi kerja sama politik antar partai politik pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Yakin Parpol Pengusung Bakal Gulirkan Hak Angket, Ganjar: Tinggal Proses Administratif

Namun, Hendrawan tidak menjabarkan lebih detail mengenai konsolidasi kerja sama yang dimaksud.

Diketahui, dalam Pilpres 2024, PDI-P menjalin kerja sama politik dengan tiga partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura.

Keempat partai politik itu mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Lebih lanjut, Hendrawan meminta semua pihak tidak khawatir tentang desas-desus hak angket tidak bakal berjalan di DPR.

"Persiapan sedang berjalan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.

Baca juga: Sekjen PKS soal Hak Angket: Kalau Kumpul Jumlahnya Kita Maju Terus, kalau Enggak ya Tidak Usah

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin optimistis hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal berjalan di DPR.

Bahkan, menurut dia, beberapa fraksi partai politik yang belakangan digadang menolak, justru bakal mendukung hak angket pemilu digulirkan.

"Selain PDI-P, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Nasdem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa.

Yanuar mengungkapkan, pasca-Pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bakal Laporkan Masukan Pedemo soal Hak Angket Pemilu ke Megawati

Dia mengakui bahwa semua partai politik punya kepentingan soal perolehan suara di Pemilu 2024.

"Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing," ujar Ketua DPP PKB ini.

Yanuar mengambil contoh Partai Gerindra. Menurut dia, partai besutan Prabowo Subianto itu sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat untuk kepemimpinan pasangan capres-cawapres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Mereka (Gerindra) tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus," katanya.

Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Semua Parpol Berkepentingan Dukung Hak Angket, Termasuk Gerindra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com