Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabatan Pangkoarmada I Diserahkan dari Laskda Achmad Wibisono ke Laksda Yoos Suryono

Kompas.com - 26/03/2024, 16:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya (Laksdya) Denih Hendrata memimpin serah terima jabatan (sertijab) Pangkoarmada I di Dermaga Sunda Komplek Satuan Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).

Jabatan Pangkoarmada I diserahterimakan dari Laksamana Muda (Laksda) Achmab Wibisono ke Laksda Yoos Suryono Hadi.

Dalam sambutannya, Pangkoarmada RI mengatakan bahwa sertijab ini bagian dari dinamika organisasi.

Baca juga: 5 Program Studi Akademi Angkatan Laut AAL, Kampus Milik TNI AL

“Yang berkaitan erat dengan proses pembinaan personel berkelanjutan dengan tujuan mendinamisasikan organisasi dari waktu ke waktu agar memiliki kinerja semakin baik dan dapat menunjukkan eksistensi serta performa positif sesuai tugas peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang dibebankan,” kata Denih Hendrata dalam siaran pers Koarmada RI, Selasa (26/3/2024).

Di sisi lain, serah terima jabatan juga merupakan kesempatan sekaligus peluang bagi para perwira untuk mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Sebelum ini, Laksda Yoos Suryono menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Danseskoal).

Baca juga: Cara Daftar, Jadwal, dan Rute Mudik Gratis Naik Kapal Perang TNI AL

Sementara itu, Laksda Achmad Wibisono akan menempati jabatan sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI AL (KSAL).

“Saya yakin dengan latar belakang penugasan, pengalaman kerja, dan bekal kompetensi, Panglima akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” tutur Pangkoarmada RI ke Yoos Suryono.

Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada RI juga memastikan penguatan pertahanan di sekitar Laut China Selatan (LCS) dan Natuna Utara.

Diketahui, sekitar LCS dan Natuna Utara merupakan wilayah dari Koarmada I.

Baca juga: TNI AL Siapkan Kapal Perang untuk Mudik Gratis Jakarta-Semarang-Surabaya, Ini Jadwal dan Cara Daftar

“Penguatan pertahanan AL setiap hari pasti ada KRI dan pesud (pesawat udara) yang akan melaksanakan patroli,” ujar Denih.

Denih juga mengatakan, konflik di LCS belum masuk kepada konflik militer.

“Jadi layer pertama itu adalah kapal sipil karena tadi kapal China mengedepankan coastguard, maka Indonesia mengedepankan Bakamla dan kami ada di layer kedua,” kata Denih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com