Wacana Anak-Menantu Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat "Politik Dinasti"

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika wacana tentang anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang terwujud maka praktik "Politik Dinasti" Indonesia dianggap dalam tahap membahayakan demokrasi.

“Ini sebetulnya sudah tidak wajar. Kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (14/3/2024).

Menurut pengamatan Ray, praktik politik dinasti sangat rentan mengarah kepada kolusi dan nepotisme yang bisa memicu ketidakadilan dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Baca juga: Isu Politik Dinasti dan Pelanggar HAM Tak Pengaruhi Prabowo-Gibran, Guru Besar UI: Isunya Tidak Turun ke Akar Rumput

“Ini karena bukan hanya berhubungan dengan Pak Jokowi, tetapi di banyak tempat, kita melihat praktik dinasti politik ini sudah terlalu besar,” ujar Ray.

Ray mengatakan, sampai 2020 tercatat ada sekitar 117 daerah yang dikuasai oleh dinasti politik atau elite politik yang masih memiliki hubungan keluarga.

Dia memperkirakan jika tidak ada langkah dan terobosan diambil buat mencegah hal itu meluas maka kemungkinan besar elite dinasti politik itu akan merajalela pada Pilkada 2024.

“Bisa-bisa seperempat dari keseluruhan wilayah kita dikuasai oleh para dinasti politik, dan ini tentu tidak wajar ya,” ucap Ray.

Baca juga: Anggap Politik Dinasti Lumrah, Mahfud: Tapi Jangan Menukangi Konstitusi, yang Tak Punya Kapasitas Dicarikan Jalan

Ray juga menyinggung hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 yang juga didominasi oleh kalangan dinasti politik.

Maka dari itu menurut dia para dinasti politik itu tidak hanya menguasai eksekutif tetapi juga legislatif.

“Jelas-jelas ini semua tidak wajar, karena tidak ada basis daripada dinasti politik itu kecuali seutuhnya demi kepentingan pengakomodasian kekuasaan,” papar Ray.

Ray menyatakan sangat khawatir jika kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berada di tangan dinasti-dinasti politik malah memicu transaksi yang melibatkan kewenangan dengan para pemilik modal buat memuluskan kepentingan bisnis mereka.

Baca juga: Nilai Erina Gudono Tak Layak Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Dia Model, Bukan Pejabat Publik

“Dan itulah yang sering kali menimbulkan oligarki politik,” ucap Ray.

Sampai saat ini berembus wacana menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, diproyeksikan buat menjadi peserta dalam Pilkada Sleman 2024. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyatakan bersedia memberikan dukungan politik jika istri anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, itu maju dalam Pilkada.

Sedangkan Kaesang juga disebut-sebut bakal diproyeksikan bersaing dalam Pilkada 2024. Sebelum Pemilu 2024 digelar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mewacanakan supaya Kaesang masuk dalam bursa Pilkada Depok.