Wapres Ma'ruf Harap Ombudsman Terus Jaga dan Lindungi Hak Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bisa tetap menjadi lembaga yang melindungi hak-hak masyarakat.

Pesan tersebut Ma'ruf sampaikan ketika menghadiri acara laporan tahunan Ombudsman RI, Kamis (14/3/2024).

Ma'ruf mengatakan, keberadaan Ombudsman  sebagai lembaga yang independen berawal dari tuntutan masyarakat. Lembaga ini diharapkan mengawal pemerintahan agar berjalan bersih dan mengelola dengan baik.

Baca juga: Kementerian PUPR Dilaporkan ke Ombudsman karena Red Tape Terkait Renovasi Kanjuruhan

“Ke depan, saya harapkan Ombudsman dapat terus amanah menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, utamanya dalam memperoleh pelayanan publik yang lebih baik,” kata Ma'ruf di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis.

Ma’ruf mengaku dirinya selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) memandang eksistensi Ombudsman penting.

Ia lantas menyebut bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya tercermin dalam bentuk pelayanan yang bersih, berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif.

Baca juga: B2W Laporkan Heru Budi ke Ombudsman Terkait Polemik Jalur Sepeda

Karena itu, kata Ma'ruf, pemerintah pusat dan daerah harus terus memperbaiki diri melalui program reformasi birokrasi.

“Pelayanan publik yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dan tidak berbelit-belit,” ujar Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengaku mengapresiasi peran Ombudsman yang telah memberikan kontribusi selama dua dekade, khususnya di sektor pengawasan.

Ia mengaku menerima laporan yang menyebut secara umum pelayanan publik dan reformasi birokrasi di tanah air semakin meningkat dalam dua tahun terakhir.

Hal itu ditunjukkan dari penilaian Ombudsman mengenai tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga mengenai standar pelayanan publik dan hasl penilaian standar kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Terjun Bebas, Faisal Basri: Jokowi yang Merusak demi Gibran Jadi Wapres

Ma'ruf menyebut, dari 2022 ke 2024, Ombudsman jumlah instansi yang mendapatkan nilai hijau dalam hal pelayanan publik semakin banyak.

“Dari 586 instansi pusat dan daerah yang dinilai, lebih dari 70 persennya masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46 persen di tahun 2022,” kata Ma'ruf.

Selain itu, Indeks Efektivitas pemerintah juga naik dari 64,76 pada 2022 menjadi 66,04 pada 2023.

“Menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara,” tuturnya.