Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PUPR Dilaporkan ke Ombudsman karena "Red Tape" Terkait Renovasi Kanjuruhan

Kompas.com - 14/03/2024, 16:00 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaporkan ke Ombudsman RI karena merenovasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Laporan ini dilayangkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK).

Mereka menilai, Kementerian PUPR melakukan tindakan malaadministrasi sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Tindakan malaadministrasi yang kami maksud adalah red tape, yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Ombudsman Ingatkan Pemerintah, Jangan Sampai Terulang Impor Beras Besar-besaran Seperti 1997-1998

Kementerian PUPR dinilai tidak memberikan keterbukaan dan ruang dialog terkait renovasi tempat kejadian perkara ratusan korban tragedi Kanjuruhan itu.

"Upaya ini penting kami tempuh guna menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah di balik alasan untuk merenovasi stadion Kanjuruhan," tutur Dimas.

Padahal, masih ada upaya hukum yang berjalan terkait tragedi Kanjuruhan yang diajukan TATAK di Mabes Polri.

Sudah selayaknya, Stadion Kanjuruhan yang menjadi tempat kejadian perkara dan bukti nyata sangat krusial digunakan untuk barang bukti.

"Alih-alih mempertahankan dan menjaga alat bukti, Kementerian PUPR bersama dengan kedua BUMN tersebut justru tetap akan mewujudkan rencana renovasi stadion ini," kata dia.

Dimas menilai, keputusan Kementerian PUPR untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan merupakan tindakan melawan hukum dan pengabaian hukum yang menimbulkan kerugian bagi keluarga dan juga korban tragedi Kanjuruhan.

Oleh sebab itu, TATAK mendesak agar Ombudsman menyatakan tindakan malaadministrasi pada Kementerian PUPR dan dua BUMN yang melakukannya.

Baca juga: Saat Keluarga Korban Kanjuruhan Curhat ke Cak Imin…

Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan adalah tragedi dunia sepak bola Indonesia yang paling banyak memakan korban jiwa.

Peristiwa itu terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema Malang.

Pertandingan yang digelar pukul 20.00 itu menjadi petaka setelah tuan rumah Arema FC tumbang oleh Persebaya dengan skor 2-3.

Kericuhan kemudian terjadi di lapangan, tetapi keributan memuncak setelah gerombolan polisi menembakkan gas air mata ke tribune penonton.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com