Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Ungkap Desain Istana Wapres di IKN Berubah, Baru Dibangun Tahun Ini

Kompas.com - 13/03/2024, 15:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemerintah baru akan membangun Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.

"Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun, masih lelang, jadi masih dibangun," kata Basuki usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Ia menuturkan, pembangunan Istana Wakil Presiden baru dilaksanakan tahun 2024 lantaran desainnya sempat berubah.

Baca juga: Rumah Dinasnya Jadi, Menteri Basuki Siap Pindah ke IKN Juli 2024

Sedangkan Istana Presiden dijadwalkan selesai pada tahun ini sehingga Jokowi bisa mulai berkantor Juli 2024.

"Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama. Tapi setelah di cek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah, itu nanti kita enggak tahu lelang ulang atau enggak, gitu lho," ucap Basuki.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, istana wakil presiden itu bakal selesai dibangun di tahun yang sama. Adapun pembangunannya dimulai sekitar Juni atau Juli 2024.

"Baru akan dimulai, tahun ini. Saya belum (dapat) informasi pastinya, mudah-mudahan Juni-Juli. Ya saya kira setahun (targetnya)," jelas Basuki.

Baca juga: Menteri Basuki Ungkap Jokowi Terima Keluhan Investor IKN soal Lahan

Sebelumnya dikutip dari Kompas.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga belum pernah berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wapres Amin bahkan menyebut ia belum ditugaskan untuk berkantor di IKN.

"Jadi, Presiden mungkin akan (berkantor) di sana. Saya belum ditugaskan. Apa saya harus ke sana atau tetap di Jakarta saja, belum ada pembicaraan,” ujar Wapres Ma’ruf di Ponpes Daarul Archam Rajeg, Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com