Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Banjir dan Longsor, Sejumlah Perkampungan di Sumbar Akan Direlokasi

Kompas.com - 13/03/2024, 15:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merelokasi sejumlah perkampungan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada Kamis (7/3/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perkampungan itu direlokasi karena berdiri di lokasi yang rawan banjir dan longsor.

"Ada lokasi-lokasi yang perumahan atau perkampungan yang memang sebaiknya direlokasi, bukan hanya di Pesisir Selatan termasuk yang di Padang Pariaman," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Pemkot Palangkaraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama Sepekan

Muhadjir menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten setempat sudah ditugaskan untuk mencari lahan tempat relokasi perkampungan itu.

Sedangkan, pembangunan kampung akan menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang biasa digunakan untuk membangun perumahan terdampak bencana.

"(Dana siap pakai) tidak terbatas, belum-belum secara detail belum (diputuskan besarannya). Kita baru kita keluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan," ujar Muhadjir.


Dikutip dari Kompas.id, Hujan deras sejak Kamis (7/3/2024) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat (8/3/2024).

Bencana tersebut terjadi di 12 wilayah, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Baca juga: BNPB Catat 28 Orang Meninggal, 5 Hilang akibat Banjir dan Longsor di Sumbar

Pemerintah mencatat bencana tersebut menyebabkan 28 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya masih hilang. 

Adapun sejauh ini ada lebih dari 86.000 orang atau 28.925 kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor.

Selain itu, bencana ini juga menyebabkan 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24.000 unit rumah terendam, 3 unit rumah hanyut, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan 1 jembatan rusak berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com