Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Catat 28 Orang Meninggal, 5 Hilang akibat Banjir dan Longsor di Sumbar

Kompas.com - 13/03/2024, 15:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 28 orang meninggal dunia serta 5 orang masih hilang akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada Kamis (7/3/2024) lalu.

"Tadi dilaporkan tambah satu lagi yang meninggal, berarti (korban) totalnya semmua ya jadi 33 (orang). Artinya 28 jadinnya yang meninggal, 5 yang hilang," kata Sekretaris Utama BNPB Rustian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Rustian menuturkan, jumlah ini bertambah dibanding data hari sebelumnya, yakni BNPB mencatat ada 32 orang yang meninggal dunia dan 6 orang hilang.

Baca juga: Kementerian PUPR Perbaiki Prasarana Umum Terdampak Banjir Sumbar

Ia menyebutkan, satu orang hilang ditemukan meninggal dunia, lalu terdapat pula laporan bahwa ada satu lagi korban meninggal dunia.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sejauh ini ada lebih dari 86.000 orang atau 28.925 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang.

"Umumnya mereka mengungsi di rumah saudara-saudara. Basarnas masih akan melakukan pencarian terhadap 5 orang yang dinyatakan hilang," ujar dia.


Selain itu, Muhadjir menyebutkan bahwa banjir bandang menyebabkan 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24.000 unit rumah terendam, 3 unit rumah hanyut.

Kemudian, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan 1 jembatan rusak berat.

Baca juga: Media Asing Soroti Banjir dan Tanah Longsor di Sumbar, Evakuasi Terhambat Medan yang Sulit

Dikutip dari Kompas.id, nanjir dan longsor di Sumbar dipicu hujan deras yang mengguyur sejak Kamis (7/3/2024) sore.

Bencana itu terjadi di 10 wilayah, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com