Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemikir Kebangsaan: Indonesia Tengah Berada Dalam Tirani Kekuasaan

Kompas.com - 09/03/2024, 17:23 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemikir Kebangsaan, Sukidi, menganggap tirani kekuasaan telah lahir di Indonesia.

Menurutnya, tirani itu muncul dengan cara menggunakan demokrasi kemudian merusak mimpi para pendiri bangsa.

“Tirani kekuasaan terjadi ketika orang naik ke puncak kekuasaan dengan menggunakan demokrasi. Tirani ini bahaya sekali karena merobek-robek impian republik yang diletakkan pendiri bangsa,” ujar Sukidi setelah memberi Stadium General di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, Sukidi juga melihat bahwa demokrasi telah jatuh pada populisme otoriter atau disebutnya sebagai tiran populis.

Baca juga: Prabowo: Demokrasi Sangat Berantakan dan Mahal, Ada Banyak Ruang untuk Perbaikan

Gerakan ini menggunakan demokrasi hanya sebagai topeng untuk kepentingan memenangkan kontestasi elektoral, namun membunuh sendi-sendi demokrasi.

“Ketiadaan toleransi timbal balik antara mereka yang memegang kekuasaan dan di luar kekuasaan yang membuat pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil. (Prinsip) fairness tidak tercipta,” sebut dia.

Ia pun menggarisbawahi, salah satu gerakan tiran populis adalah penguasa mencoba ikut campur dalam kontestasi elektoral.

Langkah itu ditempuh dengan cara menguasai lembaga yudikatif untuk menjalankan kepentingan politik yang menguntungkan penguasa.

“Hukum dipakai tiran populis untuk menekan pesaing politik di satu sisi dan menahan mereka yang berada di elite kekuasaan sebagai tahanan politik di sisi lain,” imbuh dia.

Baca juga: Anies Sebut Permasalahan Demokrasi Saat Ini Berbeda dari Era Orde Baru

Diketahui kritik banyak disampaikan oleh sejumlah pihak yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo tidak bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu bermula, saat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Jokowi pun sempat mengatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu. Namun, ia menampik memberikan dukungan pada salah satu paslon pada kontestasi elektoral kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com