Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi KPU RI: Nasdem Pimpin Perolehan Suara Pileg di Gorontalo, Disusul Golkar dan Gerindra

Kompas.com - 09/03/2024, 18:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem memimpin perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) 2024 untuk Provinsi Gorontalo.

Hasil ini berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil Pileg 2024 yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Nasdem tercatat meraih 227.533 suara. Setelahnya, ada Partai Golkar yang meraih 163.074 suara.

Di posisi ketiga, ada Partai Gerindra yang meraih 145.152 suara.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Gorontalo, Disusul Anies-Muhaimin

Untuk urutan keempat ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 70.720 suara.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDI-P) berada di posisi kelima dengan raihan 46.225 suara.

Untuk posisi keenam hingga 10 perolehan suara Pileg Provinsi Gorontalo, secara berturut-turut diisi oleh lima parpol.

Yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat 17.590 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat 15.149 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 14.897 suara, Partai Demokrat meraih 14.090 suara dan Partai Hanura memperoleh 5.984 suara.

Lebih lanjut, ada delapan parpol lain dengan perolehan suara di atas 5.000 suara hingga di bawah 1.000 suara.

Baca juga: KPU Bantah Kunci Suara Ganjar-Mahfud Maksimal 17 Persen

Rinciannya yakni :

Perindo: 5.843 suara

Gelora: 5.348 suara

Partai Buruh: 2.447 suara

PSI: 2.469 suara

Partai Garuda: 1.663 suara

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com