Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Permasalahan Demokrasi Saat Ini Berbeda dari Era Orde Baru

Kompas.com - 09/03/2024, 16:05 WIB
Tatang Guritno,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa upaya memperjuangkan demokrasi saat ini mesti dilakukan dengan cara berbeda.

Baginya, berbagai langkah yang ditempuh saat ini untuk menyelamatkan demokrasi harus berbeda dari perjuangan pada masa Orde Baru.

“Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu, problem yang berbeda di era Orde Baru,” ujar Anies yang hadir secara virtual dalam acara Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Rekapitulasi Hasil Pemilu DKI: Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Jakarta Selatan

Anies menyebutkan, perjuangan saat ini harus banyak diisi dengan berbagai terobosan baru yang dibentuk dari forum-forum diskusi.

“Memerlukan tukar pikiran, memerlukan perdebatan, inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi,” sebut dia.

“Berinteraksi orang-orang yang memilih untuk perubahan. Tidak membiarkan praktik seperti ini melenggang, tak ditantang, interaksi ini akan memunculkan terobosan,” sambungnya.

Terakhir, Anies mendorong agar masyarakat yang tak puas dengan situasi demokrasi saat ini mau memutar otak agar menemukan cara perjuangan yang efektif.

“Mencari jalan baru untuk mengubah kondisi sekarang, untuk melakukan sebuah perlawanan atas permainan-permainan yang kita saksikan kemarin dan tidak bisa dengan cara-cara lama. Tapi, ada caranya, nah ini yang harus dipikirkan bersama,” imbuh dia.

Sampai saat ini hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Fakta di Balik Isu Heru Budi Tutup Sumur Resapan untuk Hapus Jejak Anies Baswedan...

Namun, KPU baru akan mengumumkan hasil resmi penghitungan suara pada 20 Maret 2024.

Sementara, Ganjar dan Anies sama-sama tak puas dengan hasil itu dan menganggap terjadi banyak kecurangan selama penyelenggaraan Pilpres 2024.

Saat ini, keduanya tengah menggalang agar partai politik (parpol) pendukungnya menggulirkan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan kontestasi elektoral kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com