Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Sirekap Tak Layak Pakai, Roy Suryo Ungkap Sejumlah Kejanggalan Input Data Pemilu

Kompas.com - 28/02/2024, 19:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar telematika, Roy Suryo menuding Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak layak pakai.

Ia pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan pada sebuah sistem yang menjadi alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024 itu.

"Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini," kata Roy dalam acara yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Sirekap Pileg Data 65,36 Persen: PDI-P Unggul 16,53 Persen, Golkar 15,18 Persen, Gerindra 13,41 Persen

Kejanggalan pertama, menurut Roy, Sirekap mengalami perubahan berulang kali padahal proses rekapitulasi sedang berlangsung.

"Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingan sudah bermain, software-nya diperbaiki," ujar dia.

"Sehingga membuat orang yang tadinya men-download sirekap ini pada awal Januari, yang di-download oleh KPPS itu tidak sama, jadi kesalahannya bisa masif. Dan ini (diubah) ada 10 kali dalam catatan saya," kata dia.

Eks politikus Partai Demokrat ini menuding ada upaya mengutak-atik perolehan suara ketika Sirekap dimatikan.

Menurut Roy, Sirekap sengaja dimatikan pada 14 Februari 2024. Saat itu, kata dia, pihak Komisi Pemilihan Umum mengaku Sirekap terkena serangan siber dari peretas atau hacker.

"Sebenarnya bukan di-hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukan skrip, untuk memasukan program colongan," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Dimulai, KPU Dicecar soal Karut-marut Sirekap

Roy mengatakan bahwa dari situ terdapat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dinilai tidak masuk akal.

Ia mengaku berani mengatakan itu karena setiap hari memantau Sirekap.

"Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya, saya tiap hari rekam Sirekap, jadi ada perubahan apa saya back-up, semua ada buktinya, saya siap mempertanggungjawabkannya," ungkap Roy.

"Pada tanggal 14 Februari, itu sengaja di-hold, kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi, (paslon 01) 24 (persen), (paslon 02) 58 (persen), (paslon 03) 17 (persen). Jadi mau kapan pun angkanya segitu, ini tidak masuk akal," tutur dia.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Adapun paslon nomor urut 3 juga terus menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024, baik melalui jalur hukum maupun politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com