Salin Artikel

Sebut Sirekap Tak Layak Pakai, Roy Suryo Ungkap Sejumlah Kejanggalan Input Data Pemilu

Ia pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan pada sebuah sistem yang menjadi alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024 itu.

"Sistem ini tidak layak untuk kemudian digunakan sebagai sistem yang dipertaruhkan untuk kemajuan bangsa ini," kata Roy dalam acara yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Kejanggalan pertama, menurut Roy, Sirekap mengalami perubahan berulang kali padahal proses rekapitulasi sedang berlangsung.

"Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingan sudah bermain, software-nya diperbaiki," ujar dia.

"Sehingga membuat orang yang tadinya men-download sirekap ini pada awal Januari, yang di-download oleh KPPS itu tidak sama, jadi kesalahannya bisa masif. Dan ini (diubah) ada 10 kali dalam catatan saya," kata dia.

Eks politikus Partai Demokrat ini menuding ada upaya mengutak-atik perolehan suara ketika Sirekap dimatikan.

Menurut Roy, Sirekap sengaja dimatikan pada 14 Februari 2024. Saat itu, kata dia, pihak Komisi Pemilihan Umum mengaku Sirekap terkena serangan siber dari peretas atau hacker.

"Sebenarnya bukan di-hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukan skrip, untuk memasukan program colongan," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini.

Roy mengatakan bahwa dari situ terdapat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dinilai tidak masuk akal.

Ia mengaku berani mengatakan itu karena setiap hari memantau Sirekap.

"Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya, saya tiap hari rekam Sirekap, jadi ada perubahan apa saya back-up, semua ada buktinya, saya siap mempertanggungjawabkannya," ungkap Roy.

"Pada tanggal 14 Februari, itu sengaja di-hold, kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi, (paslon 01) 24 (persen), (paslon 02) 58 (persen), (paslon 03) 17 (persen). Jadi mau kapan pun angkanya segitu, ini tidak masuk akal," tutur dia.

Adapun paslon nomor urut 3 juga terus menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024, baik melalui jalur hukum maupun politik.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/28/19452391/sebut-sirekap-tak-layak-pakai-roy-suryo-ungkap-sejumlah-kejanggalan-input

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke