Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Imbau Masyarakat Manfaatkan Subsidi Kendaraan Listrik

Kompas.com - 28/02/2024, 16:58 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengimbau masyarakat Jakarta memanfaatkan program subsidi kendaraan listrik yang digulirkan pemerintah.

Kendaraan listrik itu selain nol emisi, juga ramah dan nyaman digunakan, loh,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (28/2/2024). 

Zita optimistis bahwa langkah tersebut akan membentuk budaya dan gaya hidup baru yang rendah emisi dan dapat mengurangi polusi udara di Jakarta secara signifikan.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi implementasi program-program tersebut.

Namun, dia berharap program tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa polusi udara adalah tanggung jawab bersama. 

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Renovasi Gelanggang Remaja, Zita Anjani Harap Pemuda Raih Prestasi

“Pelan-pelan kita transisi menuju gaya hidup ramah lingkungan. Insya Allah, hasilnya bakal bisa dinikmati bukan cuma kita, tetapi sama anak cucu kita nanti juga,” jelasnya.

Hal tersebut dia sampaikan menyusul upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggenjot pengurangan pencemaran udara lewat berbagai program, salah satunya sosialisasi dan pengadaan kendaraan listrik. 

Selain itu, melalui Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, Pemprov DKI mencanangkan pengadaan sebesar lima persen dari kendaraan listrik pada tahun sebelumnya pada 2024. 

Penambahan pengadaan kendaraan listrik itu direncanakan akan bertambah setiap tahun, yakni menjadi 10 persen pada 2025, 20 persen pada 2026, dan 100 persen pada 2030. 

Tak hanya itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan subsidi pajak sebesar 10 persen bagi pengguna kendaraan listrik pribadi. 

Baca juga: Arahkan Kreativitas Anak Muda DKI, Zita Anjani Berikan Dua Solusi

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai pada 15 Februari 2024. 

“Bahan bakar lebih hemat, baterai juga bisa diisi langsung di rumah. Yuk, kita kurangi polusi udara bareng-bareng,” ajak Zita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com