Ketua KPK Mengaku Belum "Melirik" Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya belum “melirik” rencana program makan siang gratis yang mulai dibahas di sidang Kabinet Indonesia Maju.

Makan siang gratis diketahui merupakan program kampanye calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendapatkan suara tertinggi dalam pemilu berdasarkan hitung cepat.

Dalam rapat itu program makan siang gratis akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Banyak yang Sudah Tagih Janji

“Kita belum ngelirik ke situ. Kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinetnya,” kata Nawawi saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Meski demikian, Nawawi mengatakan KPK memiliki tugas untuk memantau semua program yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah.

KPK bisa menelaah apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai dan tidak menabrak ketentuan undang-undang menyangkut korupsi atau membutuhkan perbaikan.

“Kita lakukan telaah apakah sudah pas ataukah KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali yang dalam upaya perbaikan,” tutur Nawawi.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Indonesia Maju program makan siang gratis baal mulai direalisasikan secara bertahap pada tahun depan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anggaran makan siang itu sekitar Rp 15 ribu untuk setiap anak.

"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan. (Belum se-indonesia), ada tahapannya. 2025 sudah bisa dimulai tahap awal," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).