Soal Program Makan Siang Gratis, Pemerintah Klaim Sudah Punya Pengalaman

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengeklaim, pemerintah sudah punya pengalaman mengerjakan program yang serupa dengan program makan siang gratis usulan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Muhadjir mengatakan, pemerintah selama ini sudah menjalankan program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun sebagai upaya menangani stunting.

"Kita sudah punya pengalaman kok, kan selama ini kita sudah menangani program makanan tambahan untuk ibu hamil, program makanan tambahan untuk bawah dua tahun," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Sidang Kabinet, Pimpinan Banggar DPR: Tidak Wajar!

Muhadjir menjelaskan, program pemberian makanan tambahan itu sudah berjalan melalui kerja sama antara tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan bidan dan puskesmas.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebutkan, puskesmas berperan dalam memastikan makanan yang dibagikan mengandung gizi yang baik.

"Ya memang ada kendala-kendala karena masih belum ada pengertian yang benar tentang makna gizi yang bagus itu terutama untuk bawah 2 tahun misalnya, tapi terus kita benahi dan kita jangan ragu," ujar dia.

Baca juga: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Masuk RAPBN 2025, Per Anak Dapat Rp 15.000

Muhadjir melanjutkan, menu program makanan tambahan di Depok yang menjadi sorotan beberapa waktu lalu juga bakal menjadi bahan evaluasi sebelum menggulirkan program makan siang gratis.

"Itu sebagai bagian dari pengalaman kita untuk nanti kita evaluasi lah. Ini kan sebetulnya program memang harus ada program keberlangsungan," kata dia.

Muhadjir juga yakin bahwa program makan siang gratis yang mempunyai anggaran Rp 15.000 per anak bakal tepat sasaran sehingga makanan yang diterima sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

"Soal teknis nanti itu gampang itu, kalau sudah ada desain teknokratiknya nanti itu bisa dilakukan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Bujet Defisit Hampir Sama...

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia.

Baca juga: KSP Tegaskan Sidang Kabinet Tak Bahas Detail Program Makan Siang Gratis Prabowo

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.