Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Banyak yang Sudah Tagih Janji

Kompas.com - 27/02/2024, 18:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ace Hasan Syadzily mengatakan sudah banyak pihak yang menagih janji Prabowo-Gibran, termasuk program makan siang gratis.

Ace merespons kritik mengenai program makan siang gratis yang sudah dibahas di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), padahal Prabowo-Gibran sendiri belum resmi terpilih.

"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji," ujar Ace saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

Ace menjelaskan, untuk menjawab pihak-pihak yang menagih janji tersebut, maka mereka, khususnya Golkar, mengamankan apa yang menjadi visi misi Prabowo-Gibran.

Dia sendiri selaku anggota DPR akan bergerak dari DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan terkait makan siang gratis.

"Salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan terutama program unggulan, yaitu makan siang dan susu gratis," tuturnya.

Lalu, terkait makan siang gratis mulai dibahas untuk masuk RAPBN 2025, Ace mengungkit konsistensi Prabowo-Gibran yang sudah memasukkan program unggulan pasangan nomor urut 2 itu.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Di mana, kata Ace, program makan siang gratis sudah harus dimulai pada tahun 2025.

"Karena kan beliau insya Allah nanti kan beliau akan secara resmi akan menjadi presiden, wapres. Nah untuk memastikan itu, maka kita memasukkan di dalam pembahasan anggaran di tahun ini untuk tahun 2025 program makan siang gratis. Tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu," jelas Ace.

"Tetapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa soal program makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas di dalam APBN tahun 2025," imbuhnya.

Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Baca juga: Menko PMK Sebut Tak Ada Anggaran Khusus untuk Makan Siang Gratis

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com