Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kemudian menolak pendaftaran kepengurusan Partai Demokrasi versi KLB Deli Serdang. Yasonna dalam jumpa pers pada 31 Maret 2021 mengatakan, kepengurusan itu belum melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan.
Baca juga: Pesan Wapres untuk AHY yang jadi Menteri: Jangan Sampai Ada Mafia Tanah
Kubu Moeldoko kemudian menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang dipimpin AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 April 2021. Yang digugat adalah pasal yang menyatakan KLB mesti seizin Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan ayah AHY.
Akan tetapi, gugatan itu gugur karena Moeldoko 3 kali tidak menghadiri panggilan sidang.
Pada 14 September 2021, kubu Demokrat versi Moeldoko kemudian menggugat Yasonna ke Mahkamah Agung dengan tujuan melakukan uji materi soal kepengurusan DPP Partai Demokrat. Akan tetapi, MA menolak uji materi itu pada 9 November 2021.
Demokrat kubu Moeldoko kembali menggugat Yasonna ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menolak pendaftaran kepengurusan mereka. Akan tetapi, gugatan itu ditolak pada 23 November 2021.
Baca juga: Cerita AHY, Ditelepon Pratikno Malam-malam hingga Jadi Menteri ATR/Kepala BPN
Belum menyerah, Demokrat kubu Moeldoko kemudian banding atas putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Akan tetapi, upaya itu kandas karena PTTUN memutuskan menguatkan putusan PTUN.
Sengketa itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA menolak kasasi yang diajukan Demokrat versi Moeldoko pada 3 Oktober 2022.
Demokrat kubu Moeldoko kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada MA dengan menggugat Yasonna pada 15 Mei 2023. Akan tetapi, MA menolak PK pada 10 Agustus 2023 dan sengketa antara kubu Moeldoko dan AHY kemudian hilang.
Baca juga: Tanggapi Hak Angket Kecurangan Pemilu, AHY Ajak Kubu Ganjar dan Anies Move On
Dengan pelantikan AHY sebagai menteri juga menandai perubahan sikap Partai Demokrat. Sebab sebelumnya mereka mengambil langkah sebagai oposisi dalam 9 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan kini merapat kepada kekuasaan.
(Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Icha Rastika)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.