Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentari Film "Dirty Vote", Mahfud: Itu Fakta yang Dijahit dengan Baik

Kompas.com - 13/02/2024, 21:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

SLEMAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan, tak ada informasi yang baru perihal dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang didokumentasikan dalam film Dirty Vote.

Meski demikian, Mahfud menilai bahwa dugaan kecurangan yang dirangkum dalam film itu adalah fakta yang disusun dengan baik.

"Itu isinya kan tidak ada yang baru, itu kan fakta-fakta yang dijahit dengan sangat baik dari segi sinematografi," kata Mahfud di kediamannya, Dukuh Sambilegi Lor, RT 01 RW 53, Kalurahan Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (13/2/2024) malam.

Baca juga: Pakar Hukum di Film Dirty Vote Disebut Dekat dengan Mahfud, TPN: Nothing Wrong

Menurut Mahfud, informasi yang disampaikan dalam film Dirty Vote sesuai dengan data yang ada.

Oleh karena itu, Mahfud sama sekali tidak menilai film ini merupakan suara kritis masyarakat dalam menyikapi dugaan kecurangan di pesta demokrasi kali ini.

"Saya tidak menilai itu sesuatu yang menurut saya pandangan kritis dari orang-orang yang idealis," ujar Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan hubungan dirinya dengan tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut.

Baca juga: Jika Dirty Vote Diabaikan, dengan Apa Lagi Publik Bisa Check and Balance?

Ketiga pakar hukum tata negara tersebut ialah Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Mahfud mengakui ketiga pakar hukum tata negara tersebut merupakan binaan dan teman diskusinya.

Namun demikian, Mahfud menegaskan kehadiran ketiganya dalam film tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan dirinya.

"Enggak sama sekali, enggak ada kaitannya dengan saya lho. Saya enggak tahu begitu-begitu," tegas dia.


Baca juga: Apa Salahnya Dirty Vote?

Mahfud juga menyinggung perihal orang-orang yang tergabung Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini dibentuk oleh Mahfud pada Mei 2023.

Mahfud menyebut terdapat 60 orang tim tersebut yang turut ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Mereka semua bergabung di semua pasangan calon (paslon). 

"Saya punya Tim (Percepatan) Reformasi Hukum 60 orang lebih, itu ada yang ke Anies, ada yang ke Prabowo juga, jadi itu enggak ada hubungannya dengan saya semua," pungkasnya.

Film Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film Dirty Vote ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada Minggu (11/2/2024), pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.

Baca juga: Respons Gibran soal Film Dokumenter Dirty Vote

Dalam film Dirty Vote, Bivitri, Feri, dan Zainal bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemiliha Umum (Pemilu) 2024.

Setelah film dirilis, muncul narasi di media sosial yang menyebut ketiga pakar tersebut dekat dengan Mahfud yang berstatus calon wakil presiden.

Tudingan itu muncul karena Bivitri, Feri, dan Zainal pernah tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Mahfud selaku Menko Polhukam pada Mei 2023 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com