Kemenhan Bakal Tempuh Jalur Hukum Respons Isu Korupsi Mirage dan PT TMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bakal menempuh langkah hukum terkait penyebaran informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar, dan isu kontrak modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantor Kemenhan RI di Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar maka Kementerian Pertahanan akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoaks yang menyangkut Kementerian Pertahanan," kata Herindra seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Herindra mengatakan, Kemenhan tetap berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Baca juga: Kemenhan Sebut Isu Korupsi Pembelian Jet Mirage Sesat dan Fitnah

Dia menyatakan, pemerintah tidak melanjutkan proses pembelian jet tempur Mirage itu karena alasan keterbatasan ruang fiskal.

Menurut Herindra, kabar dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage yang beredar di pemberitaan adalah fitnah. Sebab pemerintah sudah membatalkan proses pembelian itu.

Herindra juga membantah kabar kontrak proyek modernisasi alutsista antara Kemenhan dan PT TMI.

"Terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online kami sampaikan bahwa sampai titik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI," ujar Herindra.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

PT TMI disebut terlibat dalam kontrak modernisasi alutsista. Namanya disebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen Raperpres tersebut, tertulis rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Sejumlah petinggi PT TMI disebut-sebut merupakan rekan-rekan seangkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka adalah seperti Komisaris Utama PT TIM Glenny H Kairupan dan dewan komisaris Judi Magio Yusuf.

Baca juga: Kemenhan Tegaskan Tak Punya Kontrak Pembelian Alutsista dengan PT TMI

Glenny dan Judi disebut adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer. Keduanya saat ini aktif sebagai kader Partai Gerindra.

Sementara Direktur Utama PT TMI Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL.