Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Kompas.com - 08/06/2021, 09:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) tengah menjadi sorotan publik di tengah rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memborong alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.700 triliun.

Perusahaan ini didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah Kemenhan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.

Adapun, yang menjadi perhatian publik adalah kedekatan orang-orang yang berada di bawah PT TMI dengan Prabowo.

Baca juga: Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

Berdasarkan salinan akta perusahaan, disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham.

Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.

Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengakui bahwa Prabowo mengenal sejumlah orang di PT TMI.

Baca juga: Kemenhan Akui Prabowo Kenal Beberapa Orang PT TMI


Menurut dia, penunjukan seseorang yang dikenal Prabowo masuk dalam PT TMI sebagai hal yang wajar dan bukti integritas pemimpin.

"Ada beberapa personel yang membawahi PT TMI kebetulan dikenal baik oleh menteri (Prabowo). Kalau saya berpikir wajarlah kalau pimpinan menunjuk yang beliau kenal. Ini masalah integritas," ujar Rodon dalam diskusi virtual, Senin (7/6/2021).

Rodon menegaskan, perusahaan tersebut pada dasarnya bukan dibentuk Prabowo selaku pimpinan tertinggi di Kemenhan, melainkan dibentuk yayasan milik Kemenhan.

Ia juga memastikan, PT TMI bukanlah perusahaan cawe-cawe dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Kemenhan: PT TMI Dibentuk Yayasan, Bukan Prabowo

Sebab, PT TMI tidak mempunyai peran untuk mengadakan tender dalam rangka pembelian alutsista.

"(PT TMI) bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender," kata dia.

Ia menambahkan, PT TMI sendiri diisi mantan jenderal hingga para ahli yang memang menguasai teknologi canggih alutsista.

Dalam pelaksanaannya, PT TMI nantinya hanya mempunyai porsi tugas sebagai pemberi saran terkait negara dan jenis senjata apa yang bisa diborong Kemenhan.

"Yang diminta itu orang-orang yang diminta saran terkait jenis senjata, terkait negara mana, terkait senajata apa," ujar dia.

Baca juga: Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini

Halaman:


Terkini Lainnya

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com