Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Kuala Lumpur Membeludak, Waktu Pencoblosan DPK Dimajukan

Kompas.com - 11/02/2024, 17:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat terjadi ketegangan dalam proses pemungutan suara Pemilu dan Pilpres (2024) bagi warga Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia karena jumlah pemilih yang membeludak antara mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Jumlah WNI dalam DPT dan DPK yang menyalurkan hak pilih dalam TPS di Kuala Lumpur cukup besar yakni masing-masing mencapai lebih dari 200.000 orang. Mereka diminta datang ke Gedung World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur buat menyalurkan hak pilihnya.

Buat mengatasi persoalan itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur memutuskan menambah jumlah meja pendaftaran dan memajukan jadwal pemungutan suara untuk warga yang masuk dalam DPK.

Baca juga: WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Membeludak, Ratusan Ribu Orang Tak Masuk DPT

"Jadi kebijakan PPLN memberi toleransi memajukan pemilih-pemilih non DPT bisa langsung ikut mencoblos atau meregistrasi di TPS," kata Wahyu dalam telekonferensi melalui Zoom pada Minggu (11/2/2024).

"Antrean overload. Kalau mengikuti aturan tidak mungkin akan selesai karena hanya mendapatkan alokasi waktu 1 jam. Tidak mungkin harus selesai pada jam 6 sore. Jadi keputusannya dimajukan," sambung Wahyu.

Menurut Wahyu, buat memangkas antrean, PPLN Kuala Lumpur akhirnya menambah meja pendaftaran menjadi 400 meja, dari semula yang hanya 100 meja.

Baca juga: Malaysia Jamin Kelancaran Pemungutan Suara Pemilu RI di WTC Kuala Lumpur


Wahyu juga mengeluhkan akses internet yang sangat lambat di lokasi pemungutan suara di Gedung WTC Kuala Lumpur.

Buat mengakomodasi para pemilih yang membeludak, kata Wahyu, pengelola gedung juga mengaktifkan seluruh perangkat pendingin ruangan.

"Biasanya mereka hanya mengaktifkan 1 atau 2 AC sentral. Sekarang mengaktifkan semuanya atau 8 AC sentral dihidupkan," ucap Wahyu.

Wahyu juga menilai seharusnya PPLN melakukan pengelolaan massa yang lebih baik dengan menempatkan petugas informasi dan papan petunjuk yang lebih baik karena besarnya jumlah pemilih.

Baca juga: Sempat Membeludak, Kerumunan WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Mulai Terurai

"Jadi ini memperlihatkan arus massa yang datang ke TPS memang luar biasa dan memang harus ada crowd management. Soalnya ini baru pertama kali diselenggarakan di satu tempat dengan jumlah massa DPT yang 200 ribu sekian," ucap Wahyu.

"Belum lagi pemilih tambahan non DPT yang jumlahnya hampir seimbang," sambung Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi pemantau Pemilu di Malaysia memuji keputusan yang diambil PPLN buat mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar di DPT buat menyalurkan hak suaranya.

Baca juga: Pencoblosan di Riyadh Selesai, Pemilih Membludak di Tengah Cuaca Dingin

"Ini kita harus apresiasi karena kalau mengikuti aturan yang ada akan sulit mengakomodasi para pemilih," kata Titi.

Sementara itu, pemungutan suara di Tawau, Sabah, Malaysia serta Singapura relatif kondusif. Proses pencoblosan di Tawau dilaksanakan di stadion.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com