Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Lewat Program Unggulan untuk Masyarakat, Partai Gelora Optimistis Bakal Lolos ke Senayan

Kompas.com - 10/02/2024, 12:43 WIB
Dwi NH,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik optimistis bahwa pihaknya akan lolos ke Senayan dengan mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang disepakati, yakni 4 persen.

Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai program unggulan yang digelontorkan Partai Gelora, seperti program berantas buta huruf Al-Quran untuk pemilih muslim, kuliah gratis untuk pemilih muda, nutrisi ibu hamil, serta susu dan makan siang gratis untuk pemilih perempuan.

“Jadi secara presentasi, Partai Gelora sudah hampir 4 persen. Kami punya self-confidence untuk mengatakan, per hari ini kami (sudah mencapai) 3 persen. Tinggal mencari 1 persen lagi agar bisa lulus parliamentary threshold. Saya kira, ini akan kami perjuangkan,” ujar Mahfuz dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Partaigelora.id, Sabtu (10/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfuz dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “Peluang Partai Baru Lolos ke Senayan”, Rabu (10/1/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil, dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Gerindra dan PDI-P Teratas, PSI dan Gelora Berpotensi Lolos Parlemen

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang telah dirilis pada Senin (8/1/2024), yang memprediksi bahwa Partai Gelora dan PSI memiliki peluang untuk lolos ke Senayan karena tren elektabilitasnya terus mengalami peningkatan.

Mahfuz menyatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi "game changer landscape" hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan konfigurasi kekuatan politik di Indonesia.

“Jangan-jangan (ironisnya) nanti setelah Pemilu 2024 pada Februari akan ada sejumlah partai baru yang masuk Senayan dan partai lama keluar Senayan,” katanya.

Menurut Mahfuz, banyak variabel baru yang akan memengaruhi hasil Pemilu 2024 akibat penggabungan pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak, termasuk pembentukan koalisi baru yang akan berlangsung secara permanen.

Baca juga: Ingin Pilpres Kondusif, NU-Muhammadiyah: Menang Jangan Jumawa, Kalah Legawa

"Koalisi yang akan dibangun cenderung permanen, bukan hanya konsolidasi setiap lima tahun, tapi konsolidasi untuk empat pemilu. Sehingga kemungkinan besar ada partai baru yang masuk dan partai lama yang keluar dari Senayan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Mahfuz, partai politik (parpol) harus cerdas sejak awal dalam menilai Pemilu 2024, termasuk dalam menentukan arah koalisi yang akan diambil.

Pasalnya, format koalisi akan terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang hadir di eksekutif dan legislatif dan akan terbentuk secara permanen.

“Makanya, kami sayangkan kalau ada partai yang tidak ikut koalisi dan fokus pada pileg saja. (Mereka) yang ikut koalisi saja, kalau salah pilih koalisi juga akan mematikan masa depannya sebagai sebuah partai. Jadi, memang partai politik harus mengambil pilihan cerdas,” kata Mahfuz.

Baca juga: Lengkap, Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi Beserta Partai, Dapil, No Urut, dan Kasusnya

Dalam situasi krisis global saat ini, lanjut dia, Indonesia harus melompat ke depan agar menjadi negara besar dan menjadi kekuatan kelima dunia.

Namun, ide besar tersebut hanya dapat terwujud jika ada satu formasi kekuatan politik nasional yang permanen.

“Pemilu 2024 (akan) menjadi tulang punggung untuk menyusun tentang Indonesia masa depan,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com