Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Determinasi dan Air Mata Megawati

Kompas.com - 10/02/2024, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TANGGAL 8 Februari 2024, malam hari, dalam acara Rosi, Kompas TV menayangkan wawancara eksklusif Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan Rosiana Silalahi.

Saya, satu di antara sekian banyak pemirsa, terhenyak tak kepalang menyaksikan tuturan lancar dengan bahasa yang sangat encer dari seorang Megawati.

Mbak Mega, seolah berselancar tanpa hambatan. Ia bertutur dengan bahasa hati, tanpa beban sedikit pun. Rona wajahnya memperlihatkan muka seorang yang bebas mengutarakan perasaan dan kegalauannya.

Segalanya jadi terbuka. Ia sukses meyakinkan para pemirsa bahwa di pundaknya tak ada yang tersampir menghalangi kebebasannya bersuara dan berseru.

Alur pikirnya mengalir deras. Pilihan katanya sangat sederhana dan enteng dipahami. Segalanya jadi terang benderang. Tak ada yang diselubungi dan disarukan. Itulah khas Mbak Mega dalam politik Indonesia.

Rosiana, pewawancara, sangat sukses malam itu, membawa Mbak Mega ke pelataran, memaklumkan isi hati dan mendeklarasikan kegelisahannya.

Kata Mega, ada masa ia mendengar Presiden Jokowi ingin menambah masa jabatannya menjadi tiga periode. Saya kokoh dalam pendirian bahwa Konstitusi harus ditaati: hanya dua periode. Kalau bukan kita sendiri yang menaati Konstitusi, siapa lagi yang diharapkan menaatinya, tegas Mega malam itu.

Saya tahu, Konstitusi memang bisa diamandemen untuk memenuhi keinginan. Posisi saya jelas, jangan hanya karena ambisi kekuasaan kita harus mengutak atik Konstitusi. Kapan kita memiliki sistem yang baik bila selalu mau mengubah Konstitusi untuk melayani kepentingan pribadi. Konstitusi kita tegakkan sebagai panduan untuk kita melayani rakyat. Begitu jalan pikiran Mega.

Pernyataan itu, membuka selubung teka teki tentang hubungan Presiden Jokowi dengan Mbak Mega. Akar persilangan sikap politik antara Jokowi dan Mbak Mega bisa jadi, antara lain, dipicu dan bermula dari determinasi Mega untuk tidak melayani ambisi kekuasaan Jokowi tadi. Dan itu menimbulkan luka bagi seorang Jokowi.

Partai Mega, PDIP, memang pernah berniat dan beirkhtiar untuk mengamandemen Konstitusi dengan tujuan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara supaya presiden tidak selalu mengubah-ubah program dan perencanaan.

Jalan pikiran PDI-P ketika itu, adalah menjaga stabilitas perencanaan pembangunan dan arah kemajuan bangsa.

Namun, atas inisiatif PDI-P, niat dan ikhtiar tersebut diurungkan. Megawati sangat khawatir bila amandemen Konstitusi untuk menghidupkan kembali GBHN, disusupi agenda lain, misalnya, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden.

Di sinilah kebesaran hati seorang Mega yang menihilkan keinginan demi tegaknya Konstitusi.

Mega dalam konteks ini, lebih memilih mengorbankan kehendaknya dibanding mengutak-atik Konstitusi hanya untuk memuaskan selera individu. Determinasi Mega untuk merawat Konstitusi sangat teruji.

Mungkin saja ada yang berpendirian bahwa Megawati menolak mengamandemen Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, karena Megawati mempersiapkan putrinya sendiri untuk maju jadi calon presiden.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com