Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Singgung Program Makan Gratis untuk Atasi Stunting, Ganjar: Maaf Saya Tidak Setuju, Itu Keliru

Kompas.com - 09/02/2024, 19:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIBINONG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menilai bahwa program makan gratis keliru jika memang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan stunting.

Adapun makan gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar sebelumnya sudah menyampaikan pandangannya bahwa makan gratis bukan program yang tepat untuk atasi stunting saat debat pemilihan presiden (Pilpres) terakhir pada 4 Februari 2024.

"Kemarin kami debat. Kalau ada yang bertanya kepada saya, 'Apa Pak Ganjar setuju makan siang gratis, makan siang gratis mau dipakai untuk penurunan stunting?' Ya, maaf saya tidak setuju. Kenapa? itu keliru," ujar Ganjar di hadapan para pendukungnya saat "Hajatan Rakyat" di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Nilai Program Sudah Tersampaikan, Ganjar: Sekarang Saatnya Rakyat Menilai

Ganjar berpandangan, menyelesaikan masalah stunting justru harus dimulai dari kandungan.

Para ibu hamil, menurut Ganjar, harus ditangani agar mendapatkan gizi yang baik agar anaknya sehat saat lahir.

Kemudian, dia mengatakan, bayi juga mesti diberikan asi eksklusif pada 1.000 hari pertama.

"Kalau 1.000 hari pertama mau diintervensi, silakan, tapi yang lain, maaf," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Selain itu, Ganjar menyoroti pentingnya menjaga kesehatan yang dimulai dari rajin olahraga. Lalu, terapkan pola hidup bersih.

Baca juga: Di Pakansari Bogor, Ganjar Yakin Entaskan Kemiskinan lewat Investasi Pendidikan

Apabila sakit, kata Ganjar, maka harus dibawa ke dokter. Di situ lah, dia membanggakan salah satu program unggulannya, yakni satu desa satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan.

"Tapi juga harus promotif. Pendidikan yang baik. Itu program yang kita lakukan," kata Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo beberapa kali menyinggung program makan gratis milik pasangan calon (paslon) nomor urut 2.

Salah satunya ketika menghadiri acara "Hajatan Rakyat" di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 6 Februari 2024.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran 51,7 Persen, Anies-Muhaimin 27,6 Persen, Ganjar-Mahfud 20,7 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com