Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Goenawan Mohamad: Orang Miskin kalau Mau Bikin Partai Harus Jual Diri Seperti PSI

Kompas.com - 09/02/2024, 18:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu contoh betapa membuat partai politik sangat mahal dan dikuasai oligarki.

Hal ini ia sampaikan dalam pembacaan Maklumat Komunitas Utan Kayu terhadap Presiden Joko Widodo, Jumat (9/2/2024), berkaitan dengan tindakan Kepala Negara yang semakin nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Orang yang miskin tidak mungkin bikin partai. Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana ya, itu kan harus jualan kan," ujar Goenawan.

"Kalau tersinggung, enggak apa-apa. Saya anggota PSI," kata dia.

Baca juga: PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI pada Pemilu 2024, 2 Kali Lipat dari 2019

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendadak didapuk sebagai Ketua Umum PSI 3 hari sejak bergabung sebagai kader partai tersebut meski Kaesang tak punya rekam jejak politik.

PSI, yang mulanya mendeklarasikan kader PDI-P Ganjar Pranowo sebagai capres dukungan mereka pada Pemilu 2024 mendadak mengevaluasi dukungan itu dan putar haluan ke Prabowo Subianto.

Sikap ini persis yang ditunjukkan Jokowi.

Goenawan menyinggung bahwa PSI saat ini bukanlah PSI seperti pada awal pembentukannya, ketika ia dan eks Menkopolhukam Mahfud MD serta pakar hukum Zainal Arifin Mochtar terlibat sebagai anggota tim independen dalam seleksi caleg PSI.


Goenawan yang merupakan mantan loyalis Jokowi itu mengatakan, apa yang terjadi pada PSI merupakan bentuk kemunduran dalam berpartai.

"Sekarang saya tidak tahu PSI jadi apa, yang jelas jadi antek Prabowo," kata Goenawan.

"Selama orang mau menjual dirinya sebagai pelacur, ya demokrasi pasti berat. Tapi saya tahu bahwa sebagian besar orang tidak mau. Kalau sekarang muncul dari universitas suara-suara memprotes yang belum pernah terjadi, itu suatu tanda bahwa kemerdekaan tidak pernah mati sendirian," tutur dia. 

Baca juga: PSI Ajak Jokowi Bergabung, Grace: Bukan Hanya Hatinya, KTA-nya Juga

Menanggapi pernyataan Goenawan, PSI tak ambil pusing.

"Ya tidak apa-apa. Mas Goen bebas berpendapat. Namanya kan demokrasi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, kepada Kompas.com, Jumat petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com