Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan-RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Kompas.com - 27/05/2024, 15:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memadukan layanan pemerintah berbasis elektronik atau INA Digital.

Adapun layanan itu menginteroperabilitaskan ribuan aplikasi yang tercecer di setiap kementerian/lembaga menjadi SuperApps.

Anas mengatakan, Gibran sempat hadir ke kantornya untuk meminta penjelasan terkait GovTech Indonesia tersebut.

"Kapan hari Mas Gibran ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait Digital ID dan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik). Kenapa? Tugas-tugas Wapres nanti adalah koordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah Wapres," kata Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Baca juga: INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Anas meyakini keberlanjutan program ini akan berjalan di pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, dalam rapat kabinet menyoal SPBE sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun mengundang Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk hadir.

"Sehingga ini keberlanjutannya ketersambungannya optimistis kami bisa jalan," ucapnya.

Adapun saat ini, layanan INA Digital dalam tahap uji coba setelah menginteroperabilitaskan seluruh sistem aplikasi yang dibangun K/L masing-masing.

Anas bilang, INA Digital bukan aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan keterpaduan.


Sesuai harapan Presiden Joko Widodo, semua K/L tidak boleh lagi mengembangkan aplikasi baru. Saat ini, K/L harus menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah banyak dibuat agar masuk dalam satu SuperApps tesebut.

Lewat sistem digital, kata Anas, pemerintah mampu menghemat 30 persen tenaga teknis nasional.

"Jadi Pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, hari ini.

Baca juga: Percepat Integrasi Beragam Layanan, Presiden Jokowi Luncurkan GovTech “INA Digital”

Integrasi ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien. Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

INA Digital nantinya akan dikelola oleh Peruri, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Nasional
Belajar dari 'Ransomware' PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Belajar dari "Ransomware" PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Nasional
Menkeu Segera Terbitkan Aturan 'Anti-dumping' untuk Lindungi Industri Tekstil

Menkeu Segera Terbitkan Aturan "Anti-dumping" untuk Lindungi Industri Tekstil

Nasional
Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Nasional
Budi Arie Akui Sejumlah Pegawai Kemenkominfo Jadi Pemain Judi Online

Budi Arie Akui Sejumlah Pegawai Kemenkominfo Jadi Pemain Judi Online

Nasional
Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Nasional
Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi 'Online'

Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com