Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Lepas Jabatan, Semua Akan Pergi

Kompas.com - 08/02/2024, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diingatkan agar berhati-hati dalam mengambil sikap di Pemilu 2024.

Beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak di dalam kontestasi pilpres. Pernyataan ini pun ramai dan direspons beragam.

Puncaknya, selama sepekan terakhir sivitas akademika dari berbagai kampus terus menyuarakan gerakan moral agar pemilu dilaksanakan secara bersih, jujur, dan adil. 

Baca juga: Relawan Arus Bawah Jokowi Tetap Lanjut Laporkan Butet ke Bawaslu DIY

Hal ini tidak terlepas dari keikutsertaan putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, di dalam kontestasi tersebut. Oleh sebagian kalangan, keikutsertaan Gibran dipandang problematik, sejak tahap awal pencalonannya.

Keikutsertaan Gibran juga dinilai sebagian kalangan membuat Presiden Jokowi terkesan condong memberikan dukungan kepada pasangan calon Prabowo-Gibran di pilpres kali ini.

Meskipun, pasangan ini sebenarnya juga telah didukung oleh kekuatan politik besar, sehingga membuat elektabilitasnya teratas dibandingkan dua paslon lainnya.

Baca juga: Jelaskan Pernyataan soal Jokowi Tidak Bisa Kerja, Ahok: Pak Prabowo Mau yang Kerja Pak Jokowi?

Sikap presiden yang terkesan condong, membuat sejumlah kalangan perlu bersuara untuk mengingatkannya. Masa jabatan presiden akan berakhir pada Oktober 2024. Setelah itu, seluruh kekuasaan yang selama sepuluh tahun terakhir dipegangnya akan ditinggalkan.

Jika saat ini banyak pihak yang mengelu-elukan Jokowi karena kekuasaan yang dimiliki, bukan berarti hal yang sama akan didapatkan ketika jabatan itu telah selesai.

Bisa jadi, orang yang selama ini berada di lingkaran sekitarnya balik badan layaknya Presiden Soeharto ditinggalkan orang-orang sekitarnya pada akhir masa kejayaanya.

Baca juga: Tak Diundang, TKN Sebut Jokowi Belum Konfirmasi Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK

Simak pembahasan lengkapnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Komarudin Watubun di Gaspol pukul 19.00.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com