Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelaskan Pernyataan soal Jokowi Tidak Bisa Kerja, Ahok: Pak Prabowo Mau yang Kerja Pak Jokowi?

Kompas.com - 08/02/2024, 15:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama kembali memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa bekerja.

Selain itu, pria yang kerap disapa Ahok ini menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan bahwa putra sulung Presiden Jokowi yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa bekerja.

Mula-mula, Ahok menceritakan soal memilih pemimpin di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia lantas menyinggung pernyataan soal Gibran tidak bisa bekerja.

"Gibran enggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jangan dipotong lho (pernyataan saya). Kenapa? Sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi juga enggak bisa kerja. Jangan dipotong lagi lho. Maksudnya itu apa?," ujar Ahok dalam acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Duduk Perkara Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja

"Gibran ini wakil bos. Dalam struktur negara ini, wakil itu cuma ban serep. Enggak usah ribut. Ban serep. Titik," katanya melanjutkan.

Sementara itu, dalam konteks setelah Pemilu 2024, Presiden Jokowi disebutnya sudah tidak bisa lagi memerintah karena sudah selesai masa tugasnya.

Oleh karena itu, jika calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang nantinya terpilih sebagai Presiden maka Jokowi pun tak bisa ikut menjalankan pemerintahan.

"Terus, Pak Jokowi bisa kerja? Yang mana kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi Presiden lagi, Prabowo (apakah) mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki? Presiden di-joki? Masak joki? Iya dong. Tapi (pernyataan saya) diplesetin," ujar Ahok menjelaskan.

Baca juga: Bela Jokowi, Prabowo: Kalau Ada yang Bilang Beliau Tak Bisa Kerja, Otaknya Perlu Diperiksa

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut publik dan penjabat belum mendengarkan pernyataannya soal Presiden Jokowi dan Gibran secara lengkap.

Sebab, banyak sekali tanggapan yang diterimanya setelah pernyataan itu menjadi viral.

"Wah ini semua yang komentar pasti belum denger semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu buat nonton semua sih. Yang ada cuma nonton. Semua nyerang gua. Gua sih demen. Ya kalau lu nyerang gua, artinya gua ada masalah nih," kata Ahok.

"Ya kalau gua enggak punya urusan, biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya enggak ada masalah. Yang penting saya bilang, ini soal nawacita. Kenapa saya (dulu) juga mau dukung Pak Jokowi itu karena nawacita," ujarnya lagi.

Sementara itu, menurut Ahok, saat ini yang mampu meneruskan nawacita yang pernah diusung oleh Jokowi adalah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Bela Jokowi dan Minta Ahok Berkaca, Kubu Prabowo: Gibran Malah Lebih Teruji

Sebelumnya, pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa bekerja terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com