Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Pimpinan KPK Kritik Bagi-bagi Bansos Jokowi yang Sarat Konflik Kepentingan

Kompas.com - 05/02/2024, 18:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode M Syarif menyebut bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan ke sembarang orang lewat ditengarai memuat konflik kepentingan.

Laode menyebut, bansos seharusnya disalurkan kepada penerima yang telah ditentukan “by name, by address” atau sesuai nama dan dan alamatnya.

Pernyataan ini Laode sampaikan ketika ia dan sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 ramai-ramai mengingatkan penyelenggaraan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk tata kelola bansos.

“Sekarang dibagi bagikan (ke) semua orang yang lewat boleh menerima bansos, yang kayak begitu enggak boleh dan itu ditengarai ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan conflict of interest,” ujar Laode di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Jokowi Tak Ajak Risma Salurkan Bansos, Bahlil: Bila Perlu Bu Mensos Buat Tenda, Bagi Sendiri

Laode mengungkapkan, ketika masih menjabat sebagai pimpinan KPK, pihaknya menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan.

Saat itu, KPK dan pihak pemerintah bersepakat bansos disalurkan kepada pihak yang didata sesuai nama dan alamat.

“Kami melihat bansos itu diberikan (kepada orang yang) tidak sesuai lagi berarti itu kan melanggar kesepakatan program pemerintah itu sendiri,” tutur Laode.

Laode menekankan, penyaluran bansos seharusnya dilakukan secara hati-hati. Terlebih pada 2024 ini anggaran bansos lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya meskipun negara sudah tidak menghadapi Covid-19.

Selain itu, ia juga anggaran bansos juga berdampak pada keuangan negara.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

“Padahal enggak Covid-19 lagi, (berdampak pada) anggaran negara dan juga program pemerintah itu sendiri,” kata Laode.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Jumlah itu hanya selisih sedikit dari 2020 saat pandemi baru merebak yakni Rp 498 triliun.

Baca juga: Kaesang Singgung Korupsi Bansos Saat Pandemi, Ganjar Tak Merasa Disindir

Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan. 

Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, persoalan tindakan Jokowi membagi-bagikan bansos juga menuai kritik dari sejumlah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com