Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Singgung Korupsi Bansos Saat Pandemi, Ganjar Tak Merasa Disindir

Kompas.com - 05/02/2024, 14:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, politisasi dan korupsi bantuan sosial (bansos) harus sama-sama ditindak dengan tegas.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang menyebut korupsi bansos di masa pandemi lebih bermasalah ketimbang politisasi bansos.

"Ya dua-duanya disikat saja. Jangan korupsi dan jangan politisasi gitu lho," kata Ganjar di Bekasi, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Bansos, Gizi dan Stunting Paling Banyak Diucapkan Ganjar di Debat Terakhir

Politikus PDI-P itu pun mengaku tidak merasa disindir Kaesang.

Adapun kasus korupsi bansos terjadi pada masa pandemi Covid-19 dan menjerat Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara.

Ganjar menegaskan, kader PDI-P yang melakukan korupsi bakal ditindak tegas.

"Oh enggak, saya enggak merasa tersindir. Kalau ada dari kita korupsi, disikat! Enggak peduli kita," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.


Sebelumnya, Kaesang menyatakan bahwa bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.

Baca juga: Anies Paling Sering Sebut Bansos dan Perempuan dalam Debat Capres Terakhir

Hal ini ia sampaikan merespons pembicaraan mengenai bansos yang mengemuka dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (4/2/2024) lalu.

"Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu," ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi," kata Kaesang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com