Jelang Hari H Pemilu, Eks Pimpinan KPK: Makin Tampak Penyelewengan dan Penyalahgunaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menyebut, menjelang hari H penyelenggaraan Pemilu 2024, berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang semakin terlihat.

Laode mengatakan, kondisi ini membuat pihaknya dan sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 resah hingga akhirnya menyatakan sikap dan memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta anak buahnya agar memegang kompas moral.

“Karena makin hari (Pemilu) mendekat, makin tampak juga penyelewengan dan penyalahgunaan itu, oleh karena itu sebagai orangtua, yang tua-tua ya, aku muda saja, merasa masa kita diam saja untuk melihat kondisi yang seperti ini,” kata Laode saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

Karena itu, kata Laode, pesan peringatan eks pimpinan KPK ini berlaku bukan hanya untuk pemerintah yang saat ini berkuasa.

“Oleh karena itu, maka keluar pernyataan ini,” tutur Laode.

Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, pernyataan sikap ini tidak terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun.

Menurut dia, beberapa mantan pimpinan KPK berkumpul untuk makan siang bersama pada hari sebelumnya.

Mereka kemudian saling mengungkapkan kegelisahan menyangkut kondisi demokrasi dan pemerintahan hari ini.

“Kemarin kami makan siang bersama memiliki keprihatinan yang sama, akhirnya sepakat untuk berkumpul di sini,” ujar Erry.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 mengingatkan Presiden Jokowi dan jajarannya kembali memegang kompas moral dan etika.

Baca juga: Kritik Akademisi Disebut Strategi Politik Partisan, UIN Jakarta: Jangan Khawatirkan Suara Istana

Peringatan ini disampaikan guna merespons penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi yang beberapa waktu terakhir semakin memperhatikan.

“Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Adapun sejumlah pimpinan KPK yang menyuarakan petisi tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. 

Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.

Sebelum pimpinan KPK, ratusan sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.