Salin Artikel

Jelang Hari H Pemilu, Eks Pimpinan KPK: Makin Tampak Penyelewengan dan Penyalahgunaan

Laode mengatakan, kondisi ini membuat pihaknya dan sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 resah hingga akhirnya menyatakan sikap dan memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta anak buahnya agar memegang kompas moral.

“Karena makin hari (Pemilu) mendekat, makin tampak juga penyelewengan dan penyalahgunaan itu, oleh karena itu sebagai orangtua, yang tua-tua ya, aku muda saja, merasa masa kita diam saja untuk melihat kondisi yang seperti ini,” kata Laode saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Karena itu, kata Laode, pesan peringatan eks pimpinan KPK ini berlaku bukan hanya untuk pemerintah yang saat ini berkuasa.

“Oleh karena itu, maka keluar pernyataan ini,” tutur Laode.

Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, pernyataan sikap ini tidak terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun.

Menurut dia, beberapa mantan pimpinan KPK berkumpul untuk makan siang bersama pada hari sebelumnya.

Mereka kemudian saling mengungkapkan kegelisahan menyangkut kondisi demokrasi dan pemerintahan hari ini.

“Kemarin kami makan siang bersama memiliki keprihatinan yang sama, akhirnya sepakat untuk berkumpul di sini,” ujar Erry.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 mengingatkan Presiden Jokowi dan jajarannya kembali memegang kompas moral dan etika.

Peringatan ini disampaikan guna merespons penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi yang beberapa waktu terakhir semakin memperhatikan.

“Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Adapun sejumlah pimpinan KPK yang menyuarakan petisi tersebut adalah Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. 

Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.

Mereka berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/16315241/jelang-hari-h-pemilu-eks-pimpinan-kpk-makin-tampak-penyelewengan-dan

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke