Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Jokowi Tak Serius Jalankan Aturan untuk Kaum Difabel, Cak Imin Janji Ciptakan Keadilan

Kompas.com - 01/02/2024, 12:46 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANGKALAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji bakal menciptakan keadilan untuk kelompok disabilitas.

Ia mengatakan, selama ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, Presiden Joko Widodo tidak menjalankan aturan tersebut.

“Problemnya selalu teman-teman difable, teman-teman yang membutuhkan perhatian afirmasi terus masih mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai UU. Kenapa? Karena presidennya memang enggak sungguh-sungguh,” sebut Muhaimin di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Rabu (31/1/2024) malam.

Baca juga: Cak Imin Janjikan LPDP Khusus Santri, Anggap Selama Ini Kesempatan Didapatkan Orang Kaya

“Kuncinya laksanakan UU tentang disabilitas dengan murni dan konsekuen,” sambung dia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merespons pernyataan salah seorang santri yang meminta adanya kesetaraan akses untuk penyandang disabilitas di bangkalan.

“Gus saya mohon, ciptakan keadilan untuk kelompok disabilitas di Bangkalan. Kami juga ingin bisa mendapatkan pekerjaan,” tutur santri perempuan yang bertanya itu.

Baca juga: Bilang Ada yang Iri dengan Singkatan Amin, Cak Imin: Sorry Ye

Muhaimin pun berjanji jika terpilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal mengoptimalkan perintah UU Penyandang Disabilitas. Ia berharap, keadilan itu dapat membuka akses yang setara bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

“Kedua, fasilitas publik harus memberi ruang pada teman-teman difabel secara transportasi umum, di angkutan apapun saja selalu ada fasilitas,” ucap dia.

Ia kemudian menceritakan berbagai fasilitas bagi kelompok disabilitas di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Baca juga: Cak Imin: Bansos Harusnya Dibagikan Sesuai Kebutuhan Rakyat Bukan Jelang Pemilu

Di sana, lanjut Muhaimin, kelompok disabilitas merasa nyaman karena berbagai kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah.

Terakhir, ia meminta para santri tak ragu untuk memilihnya dan Anies Baswedan pada pilpres mendatang. Ia menekankan, kelompok rentan tak akan ditinggalkan jika nantinya memegang kendali pemerintahan.

“Jangan khawatir, perjuangan kita, perubahan akan sampai pada teman kita itu,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com