Ia mengatakan, selama ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, Presiden Joko Widodo tidak menjalankan aturan tersebut.
“Problemnya selalu teman-teman difable, teman-teman yang membutuhkan perhatian afirmasi terus masih mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai UU. Kenapa? Karena presidennya memang enggak sungguh-sungguh,” sebut Muhaimin di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Rabu (31/1/2024) malam.
“Kuncinya laksanakan UU tentang disabilitas dengan murni dan konsekuen,” sambung dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merespons pernyataan salah seorang santri yang meminta adanya kesetaraan akses untuk penyandang disabilitas di bangkalan.
“Gus saya mohon, ciptakan keadilan untuk kelompok disabilitas di Bangkalan. Kami juga ingin bisa mendapatkan pekerjaan,” tutur santri perempuan yang bertanya itu.
“Kedua, fasilitas publik harus memberi ruang pada teman-teman difabel secara transportasi umum, di angkutan apapun saja selalu ada fasilitas,” ucap dia.
Ia kemudian menceritakan berbagai fasilitas bagi kelompok disabilitas di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.
Di sana, lanjut Muhaimin, kelompok disabilitas merasa nyaman karena berbagai kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah.
Terakhir, ia meminta para santri tak ragu untuk memilihnya dan Anies Baswedan pada pilpres mendatang. Ia menekankan, kelompok rentan tak akan ditinggalkan jika nantinya memegang kendali pemerintahan.
“Jangan khawatir, perjuangan kita, perubahan akan sampai pada teman kita itu,” imbuh dia.
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/12463591/anggap-jokowi-tak-serius-jalankan-aturan-untuk-kaum-difabel-cak-imin-janji